Hamzah Gurnita Desak Aktivitas Cut and Fill di Cikembar Dihentikan, Banjir Lumpur SDN 2 Cimanggu Berulang

Hamzah Gurnita, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi.

SUKABUMISATU.COM, Cikembar – Banjir lumpur yang kembali menerjang SDN 2 Cimanggu, Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan serius dari DPRD Kabupaten Sukabumi.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas, termasuk menghentikan sementara aktivitas cut and fill di kawasan sekitar sekolah yang diduga berpotensi memperburuk risiko banjir.

Hamzah menegaskan, keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, harus menjadi prioritas utama. Terlebih, banjir lumpur di lingkungan SDN 2 Cimanggu dilaporkan kembali terjadi dan mengganggu aktivitas pendidikan.

Ia menyoroti sejumlah persoalan teknis yang perlu segera dievaluasi. Salah satunya, terdapat tiga sumber aliran air yang bermuara pada satu saluran gorong-gorong. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penyumbatan ketika debit air meningkat dan membawa material lumpur.

Selain itu, sistem pembuangan air di kawasan proyek dinilai belum tertata dengan baik. DPRD juga menerima informasi masyarakat mengenai dugaan pemotongan, perubahan, hingga penyusutan fisik alur Sungai Ciangsana yang harus ditelusuri oleh instansi berwenang.

Merespons persoalan tersebut, politisi Fraksi PKB ini menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Baca Juga  DPRD Kabupaten Sukabumi Tanggapi Pelantikan 8164 P3K Paruh Waktu

Pertama, Hamzah meminta seluruh aktivitas cut and fill dihentikan sementara, terutama selama musim hujan dan sebelum sistem drainase diperbaiki.

“Selama musim hujan dan sebelum drainase diperbaiki, aktivitas pengurukan dan pemotongan lahan harus dihentikan. Jangan sampai ada banjir, dan korbannya anak sekolah,” ujar Hamzah, Sabtu (14/11/2026).

Kedua, ia meminta perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan dan tidak saling melempar tanggung jawab.

Menurutnya, perusahaan harus membersihkan material lumpur di lingkungan sekolah, jalan, hingga rumah warga sampai tuntas. Perusahaan juga diminta mengganti seluruh kerugian pihak sekolah, mulai dari buku, mebel, dokumen, hingga biaya pembersihan.

Tak hanya itu, pembenahan drainase juga harus segera dilakukan, termasuk pelebaran saluran air, pembangunan tanggul sementara, serta penyediaan jalur aliran air sementara agar limpasan tidak kembali masuk ke kawasan sekolah dan permukiman.

Ketiga, Hamzah mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas dan dokumen lingkungan perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi.

Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi segera memanggil perusahaan terkait dan melakukan evaluasi langsung di lapangan.

Pemeriksaan tersebut harus memastikan legalitas izin lingkungan, kepatuhan terhadap dokumen AMDAL maupun UKL-UPL, serta penerapan pengelolaan air limpasan dan sedimen sesuai ketentuan.

Baca Juga  DPRD Kabupaten Sukabumi Sahkan Dua Raperda dalam Rapat Paripurna ke-24 Tahun Sidang 2025

“Kami meminta kejelasan mengenai informasi dugaan perubahan alur Sungai Ciangsana tanpa izin. Kami juga mendesak hasil pemeriksaan dan evaluasi pemerintah di lapangan dibuka kepada publik, agar masyarakat mengetahui fakta serta pihak yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Keempat, Hamzah menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak pendidikan anak-anak. Pasalnya, kondisi SDN 2 Cimanggu saat ini tengah dipertimbangkan untuk direlokasi karena dinilai tidak lagi aman dan nyaman sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.

Jika relokasi menjadi pilihan, ia meminta perusahaan turut bertanggung jawab dalam pembiayaan maupun penyediaan lahan, sehingga beban tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah wajib memastikan 142 siswa tidak kehilangan hak belajarnya selama proses penanganan berlangsung. Terkait pembelajaran daring itu hanya solusi darurat 1-2 hari, bukan berminggu-minggu,” katanya.

Kelima, Hamzah meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengambil alih koordinasi penanganan persoalan tersebut secara terpadu.

Menurutnya, pihak PSDA Provinsi Jawa Barat telah menegaskan bahwa penanganan drainase di lokasi tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah kabupaten, khususnya perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang.

Baca Juga  Sempat Hilang 4 Hari, Pria di Cikembar Ditemukan Meninggal Dunia di Perkebunan Karet

“Maka Pemkab Sukabumi, DLH, PU, dan Kecamatan Cikembar jangan saling lempar kewenangan, harus ada satu komando,” pungkasnya.

Hamzah menegaskan, persoalan banjir lumpur di SDN 2 Cimanggu tidak boleh hanya ditangani secara darurat setiap kali hujan turun. Pemerintah harus memastikan penyebab bencana ditelusuri secara menyeluruh, tanggung jawab perusahaan diperjelas, serta sistem pengendalian air di kawasan tersebut dibenahi.

“Keselamatan warga dan keberlangsungan pendidikan anak-anak itu harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan penanganan kawasan tersebut,” tandasnya.

Reporter: Chuba Yusuf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *