SUKABUMISATU.COM – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan perilaku aparat penegak hukum harus menjadi salah satu fokus pengawasan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Ia tidak memungkiri masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari celah di tengah pelaksanaan aturan di bidang kelautan dan perikanan.
Hal tersebut disampaikan drh Slamet usai menghadiri sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengawasan berbasis masyarakat di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Minggu (11/6/2023).
“Pengawasan ini tidak dalam artian mengawasi masyarakat dan sumber daya alamnya saja. Tapi juga perilaku penegak hukum, harus jadi konsen pengawasan masyarakat kita,” tegas anggota DPR RI dari Dapil Sukabumi ini kepada sukabumisatu.com.
Ia mencontohkan, dalam pelaksanaan larangan penangkapan benih lobster yang kini diberlakukan oleh pemerintah. Aturan ini mengandung kontroversi terutama bagi masyarakat nelayan.
Di satu sisi, larangan penangkapan benih lobster memang baik untuk untuk keberlanjutan sumber daya kelautan. Namun, di sisi lain aturan ini berbenturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum aparat dalam penegakan hukum.
“BBL (benih bening lobster, red) dilarang, tapi belum ada solusi dari pemerintah. Di sisi lain ini juga menyangkut perut masyarakat kita, disaat yang sama juga ada oknum aparat hukum yang memanfaatkan kondisi hukum itu sehingga masyarakat di situ bisa berperan di pengawasan,” kata dia.
“Kalau memang ada aparat hukum yang memainkan kondisi itu, itu juga harus diawasi. Seperti itu yang kita maksud,” tambahnya.
Lebih lanjut drh Slamet menjelaskan masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Peran serta masyarakat dalam melengkapi keterbatasan pemerintah.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya peran serta dalam pengawasan. Masyarakat bisa berperan dalam pengawasan baik secara lingkungan, hukum dan lain-lain.
“Menumbuhkan kesadaran ini bisa dilakukan melalui hal kecil misalnya dalam hal ekologi, lingkungan, dan kebersihan. Terkait jika ada pelanggaran-pelanggaran, tentu masyarakat juga harus tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus melapor,” tambahnya.
Untuk diketahui, sosialisasi ini dihadiri sejumlah perwakilan masyarakat pesisir di Sukabumi. Kegiatan sosialisasi juga dihadiri perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa BArat, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, dan Anggota Pokmaswas Kabupaten Sukabumi.
Redaktur: Mulvi Mohammad Noor
