SUKABUMISATU.com — Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam SK BGN Nomer 63551, tanggal 2 November tahun 2026 menuai gelombang keluhan dari para relawan dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Pemangkasan Biaya Operasional (BOP) dapur dari skema sebelumnya menjadi maksimal Rp3.000 per porsi dinilai memicu efek domino yang memberatkan pekerja dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui unggahan resmi di akun Instagram @badangizinasional.ri, BGN mengumumkan bahwa penertiban biaya operasional dari sistem at cost menjadi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat dilakukan demi mencegah pemborosan dan berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun. Selain pembatasan BOP, BGN juga mengalihkan beban operasional kendaraan distribusi agar tidak lagi dibebankan pada anggaran operasional, melainkan menjadi kewajiban pihak mitra.
Namun, di balik klaim penghematan triliunan rupiah tersebut, potret berbeda justru terungkap dari kolom komentar unggahan resmi BGN. Ratusan akun yang mengaku sebagai pengurus SPPG dan relawan dapur meluapkan keresahan atas dampak kebijakan baru tersebut.
Tenaga Dapur Dipangkas Drastis
Berdasarkan data pembagian tugas yang beredar di kalangan relawan, dapur dengan kapasitas sekitar 1.000 penerima manfaat kini hanya dialokasikan untuk 15 orang relawan. Jumlah tersebut terbagi ke dalam sembilan divisi, yakni 1 asisten lapangan, 1 koki, 2 bagian pengolahan, 2 bagian persiapan, 2 pemorsian, 2 distribusi, 3 cuci ompreng, 1 kebersihan, dan 1 keamanan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terkait standar operasional prosedur (SOP) dan kelelahan kerja. Salah seorang warganet, @syifarizqia14, menilai pengurangan relawan MBG harus segera dikaji ulang.
“Dengan sekitar 30 orang saja, pekerjaan dapur sudah pontang-panting, mulai dari persiapan, memasak, pemorsian hingga distribusi. Semua membutuhkan pembagian waktu dan tenaga agar SOP keamanan pangan tetap terpenuhi. Lalu, bagaimana jika dipangkas menjadi 15 orang?” tulisnya dalam kolom komentar yang disukai lebih dari 800 pengguna.
Sistem Rolling hingga Upah Dipangkas
Dampak efisiensi BOP menjadi Rp3.000 per porsi juga merembet pada skema kerja dan besaran honor relawan. Akun @clragvng mengungkapkan, di salah satu titik dengan 1.970 penerima manfaat, jumlah relawan hanya 24 orang dan diberlakukan sistem rolling. Akibatnya, relawan tidak masuk kerja setiap hari dan penghasilan mereka merosot tajam.
Sementara itu, akun @ritjkiasurbaini_ menuturkan hal serupa terkait pemangkasan honor. “Dapur kami tidak ada rolling, tapi upahnya yang awalnya Rp120 ribu, mulai malam ini sama rata semua divisi Rp50 ribu per hari,” ungkapnya.
Keluhan senada disampaikan akun @ss.tiaa_ yang mengaku sebagai relawan MBG. Ia meminta pihak berwenang mengevaluasi kebijakan yang dinilai terlalu sering berubah setiap bulan dan menekan pekerja di tingkat bawah.
“Menghemat biaya, tapi memakan tenaga pekerja secara berlebihan. Pengurangan gaji setelah mengurangi jumlah relawan. Relawan juga manusia, Pak,” tulisnya.
Pengurus SPPG Minta Suara Lapangan Didengar
Dari sisi pengelola dapur, akun @sppgsjj turut menyuarakan kegelisahan. Menurutnya, pengurus dan relawan berada dalam posisi terjepit karena dituntut memberikan pelayanan maksimal di tengah berbagai tekanan kebijakan dan pemangkasan anggaran.
“Setidaknya, berikan ruang untuk menyuarakan bagaimana proses di lapangan berlangsung dan apa yang sebenarnya dirasakan oleh para relawan dalam menjalankan tugasnya. Jangan hanya menyampaikan kabar yang terdengar menyenangkan, seolah-olah kebijakan efisiensi besar-besaran yang digaungkan BGN sepenuhnya berjalan indah tanpa menyisakan persoalan,” tegas akun tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, perdebatan antara narasi penghematan anggaran negara dan keluhan kesejahteraan relawan di lapangan masih terus bergulir di media sosial. Para pekerja dapur berharap BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas pangan maupun kelayakan upah para relawan.
