SUKABUMISATU.com, CIBADAK – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Sukabumi kini memasuki fase krusial. Dalam rapat koordinasi di Aula Kecamatan Cibadak, Selasa (20/01/2026), terungkap bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tengah berpacu dengan waktu untuk melayani sedikitnya 43.000 penerima manfaat di tengah sorotan tajam publik mengenai kualitas makanan.
Kejar Target: 7 Dapur Baru Segera Dibangun
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Sukabumi, Sandi Ibnu Aziz, mengakui adanya beban besar dalam memenuhi kebutuhan gizi ribuan siswa, tenaga pengajar, hingga ibu hamil di Cibadak. Guna menopang target masif tersebut, Sandi membeberkan rencana penambahan infrastruktur secara signifikan.
”Saat ini 15 Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) sudah beroperasi. Namun, untuk menampung total 43.000 sasaran, kami sedang melakukan renovasi dan penyiapan 7 dapur baru tambahan,” ungkap Sandi di hadapan peserta rapat. Total 22 SPPG ini nantinya diwajibkan mematuhi standar radius 6 km guna menjamin kesegaran makanan saat tiba di tangan penerima.
Kades Karangtengah: Jangan Hanya Jadi Penonton!
Meski angka penyerapan tenaga kerja diklaim meningkat, nada kritis datang dari Kepala Desa Karangtengah, Agung Pratama Putra. Ia menegaskan bahwa desa tidak boleh hanya dijadikan objek atau lokasi proyek semata.
Agung menuntut peran yang lebih konkret bagi lembaga desa, seperti BUMDes dan Koperasi Merah Putih, untuk terlibat langsung dalam rantai pasok bahan baku. “Kami tidak ingin warga hanya jadi penonton. Harus ada sinergi agar ekonomi lokal benar-benar berputar melalui penyediaan bahan baku dari desa sendiri,” tegas Agung.
Selain itu, ia juga mendesak pemerintah pusat memberikan payung hukum yang jelas bagi Kepala Desa untuk melakukan monitoring. Tanpa kewenangan pengawasan yang pasti, Kades khawatir akan menjadi pihak pertama yang disalahkan warga jika terjadi kendala di lapangan.
Menjawab Isu ‘Makanan Tak Layak’
Isu mengenai keamanan pangan yang kerap viral—seperti temuan benda asing hingga risiko keracunan—menjadi momok yang membayangi program ini. Menanggapi hal itu, Sandi Ibnu Aziz menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi radikal jika ditemukan penyimpangan.
”Kami terbuka terhadap laporan masyarakat. Jika ada kepala dapur yang lalai, kami tidak segan memberikan teguran keras hingga evaluasi total. Tanggung jawab negara ini tidak boleh dinodai oleh kegaduhan yang merugikan kesehatan masyarakat,” pungkas Sandi.
Kini, publik menanti apakah penambahan 7 dapur baru dan anggaran besar ini benar-benar mampu menghadirkan gizi berkualitas, atau justru memunculkan masalah birokrasi baru di tingkat bawah.
Reporter: Suhendi Soex
Editor: Demi Pratama Adiputra
