SUKABUMISATU.com – Suasana di Balai Kota Sukabumi kembali memanas. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi turun ke jalan, Rabu (29/10/2025), menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Perayaan Mati Rasa” — sindiran tajam terhadap kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana.
Ketua PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kritik atas menurunnya kepekaan moral dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap rakyatnya.
“Perayaan Mati Rasa ini adalah simbol kritik kami terhadap kinerja Ayep Zaki dan Bobby Maulana. Janji membangun masyarakat inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis kini terasa semu. Banyak program unggulan yang hanya berhenti di slogan,” ujar Bahrul lantang.
Menurutnya, dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Pemkot Sukabumi gagal menampilkan kepemimpinan yang berintegritas. Ia menyoroti keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) yang dianggap menjadi sarana normalisasi rangkap jabatan, sekaligus bentuk kemunduran moral birokrasi.
“Rotasi dan mutasi pejabat dilakukan tanpa prinsip meritokrasi. Klaim keberhasilan disampaikan besar-besaran, tapi tak dirasakan publik. Itu hanya pencitraan kosong,” tegasnya.
PMII juga menilai hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kota Sukabumi jauh dari semangat sinergi demokratis. Alih-alih kolaboratif, justru dipenuhi konflik kepentingan dan kebijakan yang lahir tanpa proses deliberasi publik yang memadai.
Bahrul menegaskan, jika tidak ada perbaikan sistemik dalam dua tahun ke depan, Kota Sukabumi terancam stagnasi pembangunan.
Dalam tuntutannya, PMII mendesak Pemkot Sukabumi:
1. Menghentikan praktik KKN dan rangkap jabatan di seluruh lini birokrasi.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen THL/TKS/Honorer yang dinilai sarat nepotisme.
3. Meningkatkan mutu pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang masih membebani masyarakat.
Tak hanya itu, Bahrul juga menuntut DPRD Kota Sukabumi membuka secara transparan hasil Panja TKPP dan Panja Wakaf.
“Kami tidak akan berhenti bersuara selama kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Pemerintah harus kembali berpihak kepada rakyat, bukan pada lingkaran kekuasaan,” pungkasnya.
