SUKABUMISATU.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengusulkan agar sistem dapur terpusat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) digantikan dengan konsep “school kitchen”, yaitu dapur yang dikelola langsung oleh masing-masing sekolah.
Menurut Abdul Mu’ti, sistem ini dinilai lebih efektif dan efisien karena memangkas rantai distribusi makanan serta memastikan hidangan yang disajikan lebih segar dan aman dikonsumsi oleh siswa.
“Saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala BGN, karena pelaksanaannya bukan kami. Beliau menyampaikan, ‘Pak bagaimana dengan gagasan saya tentang school kitchen itu?’ Nah, beliau menyampaikan itu dimungkinkan,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, sekolah yang sudah siap terutama yang berbasis asrama atau memiliki fasilitas dapur yang layak—dapat dijadikan penyelenggara MBG secara mandiri dengan tetap memenuhi standar mutu dan pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sekolah yang terlibat adalah mereka yang siap. Artinya, sudah memiliki sarana prasarana dan tenaga pengelola makanan yang memenuhi standar,” tambahnya.
Konsep school kitchen juga diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan keamanan pangan, seperti kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
“Dengan model school kitchen, sekolah bisa langsung mengontrol bahan baku, proses memasak, hingga penyajian. Itu jauh lebih aman dibanding sistem dapur terpusat,” tegasnya.
Namun, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa gagasan ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Keputusan akhir akan ditentukan oleh pemerintah pusat bersama BGN melalui regulasi yang sedang disiapkan.
“Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian… regulasinya sedang disiapkan, termasuk kemungkinan perubahan Peraturan Presiden tentang pelaksanaan MBG,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah mengajukan gagasan serupa untuk pelaksanaan MBG di wilayahnya. Ia menilai, sekolah-sekolah dengan jumlah siswa besar sebaiknya memiliki dapur sendiri di lingkungan sekolah.
“Saya mengusulkan tadi, dan nanti akan dibicarakan dalam bentuk MoU. Sekolah-sekolah yang memiliki siswa sampai 1.000 orang, itu dimungkinkan nanti pemprov dan pemda kabupaten membangun dapurnya di sekolah,” ungkap Dedi Mulyadi usai Rapat Koordinasi Program Strategis MBG di Jawa Barat, yang digelar di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9/25).
Menurutnya, keberadaan dapur sekolah juga bisa menjadi sarana pemberdayaan orang tua siswa untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBG.
“Itu dimungkinkan nanti pemprov dan pemda kabupaten membangun dapurnya di sekolah, sehingga bisa menggerakkan orang tua siswa untuk bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG,” sambungnya.
Usulan tersebut mencuat setelah sejumlah kasus keracunan massal MBG terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat, yang mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi tata kelola program.
Lantas, bagaimana nasib Dapur SPPG yang sudah dibentuk di berbagai wilayah jika konsep school kitchen ini benar-benar diterapkan? Wacana ini kini tengah menjadi bahan pembahasan serius antara pemerintah pusat dan daerah.
