SUKABUMISATU.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi akhirnya merilis hasil laboratorium terkait kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fakta yang terungkap mengejutkan: sejumlah menu makanan yang dikonsumsi siswa terbukti tercemar bakteri dan jamur berbahaya.

Temuan Laboratorium: Dari Semangka Hingga Telur

Dalam pemeriksaan sampel makanan dari tiga lokasi SPPG, Dinkes menemukan berbagai kontaminan serius:

• SPPG Cidolog: semangka tercemar jamur Coccidioides immitis, tempe orek positif Enterobacter cloacae, dan telur dadar mengandung Macrococcus caseolyticus.
• SPPG Parakansalak: telur terbukti mengandung Bacillus cereus, bakteri yang kerap memicu keracunan makanan.
• SPPG Cibadak: hasil pemeriksaan masih menunggu laporan lengkap.

Jenis-jenis mikroba tersebut bukan hanya memicu gejala keracunan, tapi juga berpotensi menimbulkan penyakit infeksi yang lebih serius bila dikonsumsi terus-menerus.

Faktor Penyebab: Penyimpanan dan Distribusi Bermasalah

Dinkes Kabupaten Sukabumi menegaskan, penyebab utama munculnya kontaminasi adalah penyimpanan bahan makanan yang tidak sesuai standar. Bahan pangan dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang, sementara jeda waktu antara pengolahan, pengemasan, dan distribusi berlangsung terlalu panjang.

“Proses yang tidak sesuai standar higienis inilah yang membuka peluang bakteri berkembang biak dan mencemari makanan,” tegas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Agus Sanusi kepada wartawan. Kamis, (25/9/2025).

Dampak: 125 Siswa Jadi Korban

Tercatat ada 125 siswa yang mengalami keracunan dari tiga lokasi berbeda. Meski sebagian besar korban sudah membaik setelah mendapat perawatan di Puskesmas, fakta bahwa makanan sekolah bisa tercemar bakteri berbahaya membuat publik resah.

Langkah Perbaikan yang Didorong Dinkes Kabupaten Sukabumi untuk mencegah kasus serupa, Dinkes menuntut:

• Penyedia katering wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
• Sekolah diwajibkan melakukan uji organoleptik (rasa, bau, tekstur) terhadap menu sebelum dibagikan.
• Jika bahan baku tidak sesuai spesifikasi, katering harus segera menggantinya.

Meski langkah ini dipandang publik sebagai reaktif, dengan artian kebijakan baru muncul setelah ada korban, padahal seharusnya pencegahan dilakukan sejak awal.

Hasil lab Dinkes adalah alarm keras bahwa standar keamanan pangan dalam program ini jauh dari kata ideal. Jika pemerintah daerah tidak memperbaiki pengawasan secara menyeluruh, program MBG berpotensi terus melahirkan kasus serupa di masa mendatang. (Redaksi)