SUKABUMISATU.com – Polemik pemekaran wilayah kembali menghangat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan penggabungan Kota Sukabumi dengan sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi. Namun, tokoh masyarakat Sukabumi Utara, Wilda Topan, menegaskan bahwa gagasan tersebut jauh dari semangat perjuangan masyarakat di wilayah utara.
Menurut Wilda, aspirasi pemekaran Sukabumi Utara sudah jelas: berdiri sendiri sebagai daerah otonomi baru, bukan bergabung dengan Kota Sukabumi maupun tetap berada di bawah kabupaten induk.
Wilda Topan juga mengingatkan bahwa sejak 2014 masyarakat sudah berulang kali menyuarakan pemekaran. Aksi turun ke jalan, penyusunan dokumen, hingga studi akademis semuanya telah dilakukan. Ironisnya, yang ditunggu hanya keputusan pemerintah pusat yang sampai hari ini masih terkatung-katung.
“Semua data sudah lengkap, studi kelayakan dari UNPAD pun sudah ada, bahkan diperbarui dan tersimpan di TAPEM. Jadi kalau hari ini masih disebut wacana, itu keliru. Ini sudah teruji akademis, tinggal pemerintah mau atau tidak memberi izin,” tegas Wilda, Kamis (18/9/2025).
Ia menambahkan, pemekaran Sukabumi Utara bukan sekadar simbol, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi saat ini, pelayanan publik dinilai tidak efektif. Warga utara harus menempuh perjalanan panjang ke pusat pemerintahan hanya untuk mengurus layanan dasar.
“Semangat pemekaran adalah kemandirian. Kami ingin punya bupati sendiri, dewan sendiri, universitas, polres, terminal, dan fasilitas lain. Masyarakat tidak bisa terus-menerus menjadi penonton pembangunan yang timpang,” ujarnya.
Wilda bahkan memperingatkan, jika pemerintah pusat kembali abai, masyarakat tidak segan mengulang sejarah dengan aksi unjuk rasa besar-besaran. “Ini perjuangan lama, bukan konsep baru. Presiden harus segera merespons. Kalau tidak, jangan salahkan jika rakyat kembali turun ke jalan,” tandasnya.
Reporter: Suhendi Soex
Editor: Demi Pratama Adiputra
