SUKABUMISATU.com – Di sudut ruang Tata Usaha sebuah sekolah negeri di pelosok Sukabumi, seorang pria paruh baya tampak duduk menghadap layar komputer. Jarinya lincah menari di atas keyboard, menyusuri kolom demi kolom aplikasi Dapodik yang penuh angka, nama, dan data penting sekolah.
Namanya Sarif Hidayat, seorang tenaga kependidikan di SMPN Cimanggu. Sudah 15 tahun ia menjalani rutinitas ini, tanpa banyak suara, tanpa sorotan kamera, tanpa pangkat, bahkan tanpa kepastian.
“Saya hanya ingin anak-anak saya bisa makan dari hasil kerja saya yang halal. Tapi tiap bulan, yang datang cuma 700 ribu,” ucapnya lirih saat ditemui oleh tim Sukabumisatu.com.
Kisah Sarif bukan satu-satunya. Di balik wajah sejuk sekolah-sekolah negeri, tersimpan derita panjang para tenaga kependidikan—mereka yang bekerja di balik meja, di balik sistem, namun tak pernah benar-benar hadir di mata kebijakan negara.
Mereka Bukan Guru, Tapi Mereka Juga Pejuang
Dalam sistem pendidikan nasional, dikenal istilah GTK—Guru dan Tenaga Kependidikan. Namun seolah hanya satu sisi yang dianggap penting: guru. Tenaga kependidikan—seperti operator sekolah, staf TU, bendahara, pustakawan—terus berjalan dalam bayang-bayang.
Padahal mereka adalah penggerak di balik semua laporan sekolah: mulai dari input Dapodik, laporan keuangan BOS, sistem Arkas, hingga data kepegawaian guru dan siswa.
“Kalau data Dapodik kami telat input, bantuan bisa tertunda. Tapi giliran ada seleksi ASN, kami bahkan tak ada dalam daftar,” ujar Dodo Romansyah, staf TU di SMPN 1 Surade yang telah mengabdi 15 tahun hanya dengan honor Rp700 ribu per bulan.
Bekerja Seperti ASN, Tapi Tak Dianggap Negara
Tahun 2025 seharusnya menjadi titik terang. Pemerintah pusat mewacanakan penghapusan honorer dan menggantinya dengan PPPK Paruh Waktu. Namun, harapan itu kembali digerus. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi merilis daftar pemetaan kebutuhan ASN (R3), dan lagi-lagi, hanya guru yang masuk. Tak ada satu pun formasi untuk tenaga kependidikan.
Seolah mereka tidak ada.
“Saya mulai jadi operator sekolah sejak 2012. Semua aplikasi saya pelajari sendiri. Tapi sampai sekarang, jangankan diangkat PPPK, dipanggil pelatihan saja tidak,” sambung Dodo.
Apa yang mereka rasakan hari ini, barangkali lebih pedih dari sekadar tidak diangkat—yaitu tidak dianggap.
Kado HUT RI yang Menyayat Hati
Puncaknya, menjelang HUT RI ke-80, Presiden RI memberikan kado berupa insentif kepada guru honorer. Bagi tenaga kependidikan, ini seperti ucapan selamat ulang tahun untuk orang lain, padahal mereka juga ikut merayakannya—tapi tak pernah disebut, apalagi diberi kado.
Mereka kembali tidak disebut dalam berita. Tidak masuk dalam program. Tidak hadir dalam sistem. Padahal mereka adalah bagian dari sistem.
Narasi Besar yang Tak Adil
Negara bicara keadilan sosial. Pemerintah menjanjikan pendidikan inklusif dan transformatif. Tapi selama masih ada tenaga kependidikan yang digaji di bawah UMR dan tak pernah disentuh kebijakan, semua janji itu hanya retorika.
Sekolah tidak akan berjalan tanpa tenaga kependidikan. Mereka bukan pendidik dalam arti sempit, tapi mereka adalah penggerak pendidikan dalam arti yang sesungguhnya.
“Kami tidak minta istimewa. Kami hanya ingin dihargai sebagaimana kami bekerja,” kata Sarif Hidayat, mengakhiri dengan tatapan kosong ke layar komputer yang terus menyala.
Catatan Redaksi
Tenaga kependidikan bukan bayangan. Mereka nyata. Mereka bekerja. Dan mereka juga manusia. Sudah waktunya negara membuka mata, bahwa pendidikan bukan hanya tentang guru dan murid, tapi juga tentang para pejuang sunyi yang terus menjaga nyawa administrasi sekolah setiap hari.
Sampai kapan mereka harus bertahan dalam sunyi tanpa harapan?
(Tim Redaksi)
