SUKABUMISATU.com — Arus dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik surat keterangan (Suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir di Senayan. Terbaru, sebanyak 18 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat dilaporkan telah membubuhi tanda tangan dalam dokumen pengusulan HMP yang berkaitan dengan desakan pemakzulan Wakil Presiden.
Dari deretan nama politisi Senayan yang menandatangani usulan tersebut, terdapat wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Sukabumi, yakni Iman Adi Nugraha.
Berdasarkan daftar pengusul yang diperoleh, anggota Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan dukungannya berasal dari berbagai dapil di Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Nama legislator senior Benny K Harman tercatat sebagai pengusul pertama, disusul Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di urutan kedua.
”Nomor 1 Benny K Harman, nomor 2 Hinca Pandjaitan, dan seterusnya,” ujar Hinca sebagaimana diberitakan Republika, Rabu (11/11/2026). Hinca pun menegaskan bahwa jumlah kader Demokrat yang menandatangani berkas pengusulan tersebut telah mencapai puluhan orang.
Berikut adalah 18 nama anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat yang tercatat dalam dokumen pengusulan HMP:
1. Benny K Harman (Pengusul)
2. Hinca Pandjaitan (Sumatra Utara)
3. HT Ibrahim (Aceh)
4. Bambang Purwanto (Kalimantan Tengah)
5. Anton S Sukartono (Jawa Barat)
6. Mulyadi (Sumatra Barat)
7. Andi Muzakir (Sulawesi Selatan)
8. Wahyu Sanjaya (Sumatra Selatan)
9. Lokot Nasution (Sumatra Utara)
10. Nanang Samudra (Nusa Tenggara Barat)
11. Marwan Cik Asan (Lampung)
12. E Herman Khaeron (Jawa Barat)
13. Lusi Kurniasari (Jawa Timur)
14. Wastang (Jawa Tengah)
15. Ahmad (Riau)
16. Dede Yusuf (Jawa Barat)
17. Raza Faizal (Jawa Tengah)
18. Iman Adi Nugraha (Jawa Barat)
Meski daftar tersebut memperlihatkan keterlibatan legislator dari berbagai wilayah—termasuk keterwakilan daerah Sukabumi—status serta nama-nama penandatangan masih perlu diverifikasi kembali dengan dokumen resmi yang diserahkan kepada pimpinan DPR RI.
Proses penyerahan dan pembahasan usulan ini pun telah memasuki tahapan resmi di DPR RI. Pimpinan DPR RI menerima anggota pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik surat keterangan (Suket) pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
”Mengingat rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat anggota, saya meminta persetujuan para pimpinan DPR RI dan anggota pengusul, apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Selasa (11/11/2026).
”Setuju,” ucap para anggota rapat yang hadir merespons usulan pimpinan.
Di sisi lain, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa per Selasa (10/11/2026), total anggota DPR lintas fraksi yang telah menandatangani usulan HMP ini diperkirakan sudah menembus angka 50 orang. Surat pengusulan resmi tersebut kini telah dilayangkan ke Pimpinan DPR RI untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme kedewanan.
