SUKABUMISATU.COM – Calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI dari Partai NasDem, Fikri Abdul Ajiz, berkomitmen untuk memperjuangkan regulasi yang pro terhadap nelayan. Caleg Partai Nasdem daerah pemilihan (dapil) Kabupaten dan Kota Sukabumi ini punya banyak catatan terkait regulasi yang harus dikawal untuk kepentingan nelayan.
Hal tersebut diungkapkan Fikri dalam sosialisasi bersama masyarakat Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, belum lama ini Dari beberapa permasalahan terkait regulasi nelayan, dua hal yang Ia tekankan adalah terkait aturan penangkapan benur atau baby lobster dan akses permodalan.
“Terkait benur, ada problematika dari sisi regulasi. Pemangku kebijakan bukan berbicara lagi atas kepentingan masyarakat, bukan atas kepentingan rakyat nelayan atau masyarakat kecil,” kata Fikri dalam keterangan yang diterima sukabumisatu.com, Jumat (15/09/2023).
Pria yang kini berprofesi sebagai advokat ini pernah memberikan pendampingan hukum terhadap nelayan Palabuhanratu yang terjerat kasus penangkapan dan jual beli benur tiga tahun lalu.
Fikri menemukan adanya permasalahan regulasi terkait penangkapan benur oleh nelayan. Pemanfaatan benur yang sempat dilegalkan pemerintah, hanya menguntungkan para pengusaha dan perusahaan-perusahaan.
Ia menilai perlu ada regulasi yang menjadi win-win solution terkait masalah ini. Sehingga masyarakat nelayan nantinya dapat memanfaatkan potensi ekonomi dari benur secara legal tanpa mengesampingkan aspek konservasi.
“Waktu itu saya cek ke lapangan di Palabuhanratu dan ternyata tidak semua nelayan itu sengaja ingin melanggar aturan. Tapi di musim-musim susah dapat ikan, nelayan itu yang dapatnya baby lobster,” kata advokat lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini.
“Permasalahan benur ini tidak mungkin selesai cukup dengan edukasi saja. Kalau nanti saya menjabat dan duduk di komisi yang membidangi kelautan dan perikanan, saya siap memperjuangkan agar ini (pemanfaatan benur) dilegalkan,” tegas Fikri.
Kemudian soal akses permodalan, tambah Fikri, pemerintah sebenarnya sudah menggelontorkan anggaran permodalan dengan senilai sekira Rp 8 Triliun. Namun dalam penerapannya, perlu ada pengawalan kepada masyarakat agar pemberian modal tepat sasaran.
Fikri menilai fasilitas permodalan bagi nelayan perlu diperkuat dengan edukasi. Di samping itu, penyalurannya juga harus dikawal agar tidak dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
“Tinggal bagaimana pembiayaan ini dapat diakses juga agar diberikan edukasi agar ketika diberikan permodalan, masyarakat benar-benar memanfaatkannya untuk usaha,” imbuhnya.
Redaktur: Mulvi Mohammad Noor
