SUKABUMISATU.COM, Bandung — Panggung politik Tanah Air kembali dihangatkan oleh manuver Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Di hadapan ratusan kader dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Bandung yang digelar di Hotel Grand Pasundan, Sabtu (26/9/2026), Jokowi secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia bernomor S337220257777777.
Aksi pamer KTA tersebut mempertegas status keanggotaannya di PSI yang diklaim telah resmi sejak 14 Oktober 2025. Kedatangan mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu disambut antusias oleh para pengurus dan simpatisan partai berlogo gajah tersebut.
Namun, bukan sekadar KTA bernomor unik yang mencuri perhatian publik. Penampilan fisik Jokowi hari itu menyembunyikan pesan simbolis yang tak kalah kuat: sebuah ikat kepala berwarna putih yang lekat dengan identitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Simbolisme Ikat Kepala dan Bayang-Bayang 2029
Dalam lanskap politik Indonesia, penampilan kerap berfungsi sebagai bahasa nonverbal. Penggunaan ikat kepala khas KDM oleh Jokowi di jantung Jawa Barat langsung memantik berbagai penafsiran. Publik dan para pengamat menilai ada rundingan politik tingkat tinggi yang sedang dipupuk menuju Kontestasi 2029.
Dugaan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, sebuah potongan video yang menampilkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sempat tular di media sosial. Dalam video yang turut dihadiri Jokowi tersebut, terucap wacana mengenai skema kepemimpinan masa depan, seperti poros Prabowo-Gibran hingga KDM-Gibran.
Isyarat dari Bandung ini seolah makin mempertegas bahwa konsolidasi di Jawa Barat bukan semata-mata agenda internal partai, melainkan bagian dari desain politik jangka panjang.
Atmosfer politik kian hangat mengingat nama Jawa Barat sempat diseret dalam pusaran isu “SSB” (Singapura-Solo-Bandung)—sebuah narasi dugaan jaringan politik yang dilontarkan oleh mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, dalam sebuah acara podcast bersama Abraham Samad. Kendati dinilai belum terverifikasi dan sarat spekulasi, munculnya akronim SSB sempat meramaikan percakapan publik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih menanggapi isu SSB tersebut dengan santai dan humoris. Bagi Dedi, “SSB” yang ia geluti hanyalah “Sekolah Sepak Bola Bandung,” sebuah analogi untuk menepis tuduhan yang dinilainya tidak berdasar.
Mengapa Jawa Barat?
Juru Bicara Jokowi, Ali, menegaskan bahwa agenda utama kunjungan mantan presiden tersebut semata-mata untuk menguatkan struktur partai di daerah.
”Kunjungan ke Bandung itu dalam rangka konsolidasi sekaligus pemateri rapat kerja daerah, Rakorda Kota Bandung,” ujar Ali.
Safari di Bandung ini menambah panjang catatan perjalanan politik luar kota Jokowi belakangan ini. Sebelumnya, Jokowi menghadiri Rakorda DPD PSI di Bandar Lampung pada akhir Juni 2026, berlanjut ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada akhir Juli 2026, hingga mengunjungi Pulau Palue di Kabupaten Sikka pada pertengahan September 2026.
Kendati demikian, keputusan menyasar Jawa Barat dipandang memiliki bobot strategis yang berbeda oleh para pengamat politik.
Secara internal, Ketua DPW PSI Jawa Barat, Abang Ijo Hapidin, menyebutkan bahwa Kota Bandung dipilih lantaran struktur kepengurusan di tingkat kota telah mencapai angka 100 persen. Namun, dari kacamata elektoral, Jawa Barat adalah lumbung suara paling dinamis sekaligus terjal. Dominasi partai-partai mapan yang memiliki akar rumput kuat menjadikan kawasan ini medan tempur yang sangat kompetitif.
Respon DPD PSI Kabupaten Sukabumi: Dari Ambang Batas hingga Target Kursi
Gema konsolidasi dari Rakorda Bandung tersebut langsung direspon oleh jajaran pengurus di tingkat daerah. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Sukabumi menegaskan kesiapannya dalam menerjemahkan peta jalan konsolidasi pusat ke langkah konkret di lapangan.
Ketua DPD PSI Kabupaten Sukabumi, Dede Abdul Latief, menyampaikan bahwa fokus utama ajang di Bandung tersebut adalah pengecekan kesiapan jajaran mesin partai secara langsung oleh Joko Widodo. Salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah usulan batas ambang parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen.
”Sesuai arahan Pak Jokowi, berapa pun besaran ambang batas parlemen—baik 5%, 6%, 7%, hingga 8%—tidak menjadi masalah bagi PSI. Beliau optimis PSI akan tumbuh menjadi partai besar, sehingga partai-partai besar yang saat ini ada di parlemen mulai memperhitungkan keberadaan PSI,” ujar Dede pada sukabumisatu.com saat merespons hasil Rakorda.
Menurut Dede, bergabungnya Jokowi ke dalam keluarga besar PSI memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penguatan basis massa di tingkat akar rumput (grassroot). Dampak elektoral ini dibuktikan dengan kian bertambahnya jaringan relawan Jokowi yang mulai merapat dan memusatkan kekuatan dukungan ke PSI di lapangan.
Dari sisi internal teknis-organisatoris, DPD PSI Kabupaten Sukabumi menyatakan kepengurusan struktur partai telah rampung 100 persen. Struktur tersebut mencakup jajaran DPC di 47 kecamatan hingga ranting di 386 desa/kelurahan se-Kabupaten Sukabumi. Kesiapan ini menggaransi PSI Sukabumi siap mengikuti seluruh rangkaian tahapan pemilu maupun verifikasi faktual dari KPU.
Dengan amunisi struktur yang rapi serta gelombang dukungan relawan yang kian solid, DPD PSI Kabupaten Sukabumi mematok target strategis pada pemilu mendatang.
”Dengan kekuatan struktur dan dukungan relawan yang solid, kami menargetkan raihan 6 kursi DPRD Kabupaten Sukabumi, 1 kursi DPRD Provinsi, 1 kursi DPR RI, serta mengusung 1 kepala daerah pada kontestasi mendatang,” tegas Dede.
Melihat kalkulasi dari tingkat regional Bandung hingga kesiapan mesin politik di Kabupaten Sukabumi, manuver PSI bersama Jokowi bukan lagi sekadar parade simbolik. Dengan integrasi relawan dan perapihan struktur hingga tingkat desa, PSI tengah memposisikan dirinya dari sekadar partai alternatif menjadi kekuatan penentu pada perhelatan politik 2029.
