APBD 2027 Terpangkas Lagi Rp430 Miliar, DPRD dan Bupati Sukabumi Putar Otak Amankan Program Rakyat

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali dan Bupati Sukabumi Asep Japar.

SUKABUMISATU.com, Palabuhanratu – Dinamika politik anggaran dan penataan ulang struktur birokrasi mewarnai Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Palabuhanratu, Senin (16/11/2026). Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali didampingi Wakil Ketua II H. Usep tersebut, legislatif dan eksekutif resmi mengetok palu persetujuan bersama atas empat agenda krusial di tengah tekanan efisiensi anggaran APBD 2027.

Rapat yang turut dihadiri Bupati Sukabumi Asep Japar, jajaran anggota dewan, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, hingga para camat se-Kabupaten Sukabumi ini menyepakati empat poin utama. Keempatnya meliputi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Raperda tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta persetujuan tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas APBD 2027.

“Hari ini paripurna ada empat agenda. Pertama pengambilan keputusan tentang Raperda Desa, kemudian OPD, yang ketiga Propemperda, dan keempat terkait hasil evaluasi gubernur APBD 2027. Kami beserta pemerintah daerah sudah melakukan persetujuan terhadap empat agenda itu,” ujar Budi Azhar Mutawali usai rapat paripurna.

Tekanan Fiskal dan Efisiensi Hampir Rp1 Triliun

Dari sisi politik anggaran, Budi mengungkapkan adanya tekanan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2027. Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD 2027, tidak terjadi perubahan substansial dari draf awal yang telah memuat efisiensi sebesar Rp430 miliar atau setara sekitar 10 persen.

Baca Juga  Isu Pencemaran Lingkungan PLTU Palabuhanratu Disoal Lagi, FPP Walk Out saat Audiensi di DPRD

Pemangkasan ini memperpanjang tren pengetatan anggaran daerah, menyusul efisiensi pada 2026 yang mencapai sekitar Rp600 miliar.

“Berkurang, kembali berkurang. Kalau kemarin 2026 itu kita sekitar 600 miliar, sekarang bertambah lagi 430 miliar. Sehingga kami benar-benar dengan pemerintah daerah, dengan bupati, merancang APBD 2027 ini bagaimana efisiensi ini terjadi tetapi tidak mengurangi program-program kegiatan yang memang untuk kepentingan masyarakat secara umum,” tegas Budi.

Senada dengan pimpinan dewan, Bupati Sukabumi Asep Japar mengakui penyusutan postur anggaran secara akumulatif dari 2026 ke 2027 mencapai hampir Rp1 triliun. Kendati ruang fiskal menyempit, ia memastikan arah kebijakan pembangunan daerah tetap memprioritaskan pelayanan dasar dan program populis.

“Ya, kita memang anggaran itu dari 2026 ke 2027 memang mengalami (penurunan) hampir 1 triliun. Tapi akan tetap kita berkomitmen bahwa meskipun efisiensi, tetap kita berjalan sesuai dengan rencana kita, bahkan kita fokus terhadap masyarakat,” kata Asep Japar.

Baca Juga  DPRD Kukuhkan Peran Strategis dalam Pengawasan Pembangunan Pascabencana Sukabumi

Untuk menambal penyusutan anggaran tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kartu truf pemerintah daerah. Meski belum membeberkan angka pasti target kenaikan PAD 2027, Asep Japar menegaskan pihaknya akan menyisir sektor-sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal secara bertahap.

Perombakan Regulasi Desa dan Nomenklatur Birokrasi

Selain tarik-ulur politik anggaran, paripurna kali ini menjadi momentum konsolidasi regulasi di tingkat akar rumput melalui pengesahan Raperda tentang Desa (Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026) dan Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026). Kedua regulasi ini selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh nomor register sebelum ditetapkan menjadi Perda definitif.

Bupati Asep Japar menjelaskan, pengesahan Raperda Desa mencakup perombakan aturan main pada mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Pergantian Antar Waktu (PAW), hingga penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Bukan hanya desa, ada beberapa perubahan nomenklatur untuk SKPD, khususnya di bidang tata ruang,” tambahnya.

Sementara itu, dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang disampaikan juru bicaranya, Bayu Permana, Propemperda 2027 yang disahkan melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026 memuat sembilan rancangan perda. Sembilan regulasi prioritas tersebut terdiri dari lima raperda inisiatif DPRD dan empat usulan Pemerintah Daerah—delapan di antaranya berstatus raperda baru—yang dijadwalkan tuntas dibahas sepanjang 2027.

Baca Juga  Budi Azhar Ajak Warga Sukabumi Tebar Kebaikan dan Perkuat Solidaritas di Bulan Ramadhan

Kesepakatan antara DPRD dan Bupati Sukabumi di penghujung tahun sidang ini menandai harmonisasi awal legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas pemerintahan, sekaligus menjadi ujian nyata bagi efektivitas kinerja birokrasi Pemkab Sukabumi di tengah ketatnya kebijakan efisiensi anggaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *