SUKABUMISATU.com — Kawasan Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, kembali menjadi korban keserakahan pembangunan tanpa amdal. Untuk ketiga kalinya, banjir bandang yang membawa material lumpur dan bebatuan menerjang kawasan permukiman dan fasilitas pendidikan, tepatnya di lingkungan SDN 2 Cimanggu, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan informasi dari salah seorang warga, Iwa Kartiwa, luapan air mulai menerjang kawasan tersebut sekitar pukul 16.30 WIB dan mencapai puncaknya pada pukul 17.00 WIB akibat hujan deras. Ketinggian genangan air bercampur lumpur di ruang kelas bahkan mencapai sekitar 50 sentimeter.
Pembiaran Nyata: Aktivitas Tanpa Izin AMDAL, Saling Lempar Tanggung Jawab
Banjir parah ini bukan sekadar musibah alam biasa, melainkan buah pahit dari aktivitas cut and fill (potong timbun) ugal-ugalan yang dilakukan oleh korporasi di sekitar wilayah tersebut. Kawasan SDN 2 Cimanggu kini diapit oleh aktivitas pembangunan dari PT Cijambe Indah, PT Cosmo Technology, dan PT Alas Wahana Alam.
Ironisnya, hingga hari ini, perusahaan-perusahaan tersebut diduga kuat belum mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun aktivitas pengerukan dan pembangunan terus berjalan bebas tanpa hambatan berarti.
“Antara PT Cosmo dan PT Alas Wahana Alam masih lempar-lempar tanggung jawab terkait perubahan luas dan bentuk sungai akibat cut and fill,” ungkap Iwa Kartiwa pada sukabumisatu.com.
Lebih parahnya lagi, aliran sungai di sekitar lokasi ditutup dan diganti dengan gorong-gorong berdiameter kecil yang tidak mampu menampung debit air saat hujan, menyebabkan air meluap hebat membawa material tanah dan batu langsung ke jalan raya serta ruang-ruang kelas.
Aparat ‘Masuk Angin’? Satpol PP dan Dinas Terkait Gagal Bertindak
Kritik tajam diarahkan warga kepada instansi berwenang. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi dinilai gagal total dalam menegakkan aturan.
Warga bersama tokoh setempat telah berulang kali melayangkan protes, melaporkan, hingga meminta agar aktivitas PT Cosmo dan PT Alas Wahana Alam dihentikan paksa karena tidak berizin dan mengancam keselamatan lingkungan. Bahkan, pihak perusahaan sempat berkedok mengadakan konsultasi publik AMDAL, padahal aktivitas ilegal di lapangan sudah lama beroperasi.
Namun, upaya-upaya administratif dan peringatan tersebut seolah menguap begitu saja. Pihak kecamatan dan dinas terkait dinilai tidak bernyali menghadapi korporasi nakal ini.
Akses Vital Lumpuh Total dan Ancaman Keselamatan Siswa
Dampak dari pembiaran ini sangat dirasakan langsung oleh masyarakat:
- Fasilitas Pendidikan Lumpuh: SDN 2 Cimanggu (khususnya area depan kelas 6) dipenuhi lumpur tebal dan bebatuan, menghentikan kegiatan belajar mengajar.
- Akses Jalan Terputus: Jalan poros desa yang menghubungkan Cicantayan, Cikembar, dan Cisaat lumpuh total tertimbun material longsor dan lumpur, tidak bisa dilewati kendaraan roda empat maupun roda dua.
- Sungai Tertimbun Material: Aliran Sungai Ciangsana mengalami pendangkalan dan penyempitan parah akibat aktivitas penimbunan perusahaan.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak investasi atau masuknya perusahaan ke wilayah mereka. Namun, seluruh aktivitas wajib tunduk pada aturan perundang-undangan dan mengedepankan kelestarian lingkungan demi keselamatan masyarakat.
Jika pemerintah daerah terus tutup mata dan bersikap lemah, bukan tidak mungkin bencana yang lebih besar akan segera melanda Cikembar.
