SUKABUMI – Ribuan guru honorer R3 se-Kabupaten Sukabumi menggelar aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi di Komplek Perkantoran Jajaway, Kecamatan Palabuhanratu untuk meminta kepastian status dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kamis.
“Kami meminta agar nasib guru yang berstatus R3 dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun yang tidak lolos seleksi PPPK memiliki kepastian status,” kata Ketua Guru Honorer R3 Bersatu Kabupaten Sukabumi Asep R di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis.
Kedatangan ribuan guru honorer di gedung legislatif tersebut, karena gedung itu tempat bertugas wakil rakyat yang merupakan jembatan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemkab Sukabumi dan mengawal keuangan daerah.
Maka dari itu pihaknya meminta kepada Pemkab Sukabumi bisa membuat formasi untuk ribuan guru honorer ini agar statusnya jelas. Jika terkait anggaran, kata dia, tentu bukan masalah, karena setelah adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan oleh Presiden Prabowo, anggaran tidak bisa lagi menjadi alasan pemerintah daerah.
Dengan adanya Inpres tersebut, menurutnya, Pemkab Sukabumi harus segera membuat kebijakan serta formasi.
Untuk itu kedatangan ribuan guru honorer R3 ke DPRD Kabupaten Sukabumi agar anggota legislatif segera mendorong Pemkab Sukabumi memprioritaskan status guru honorer dengan masa pengabdian di atas 10 tahun.
“Kami ingin status yang jelas, jangan ada lagi kata paruh waktu dalam kontrak kerja kami. Tetapi berharap kontrak kerja dengan penuh waktu,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Koordinator Aksi Deril Sukma mengatakan para guru honor yang tergabung dalam Aliansi R3 Bersatu yang melaksanakan meminta Pemkab Sukabumi untuk memberikan status honorer R3 menjadi penuh waktu bukan paruh waktu.
Kemudian tidak mempersulit tahapan-tahapan pemberkasan calon PPPK yang akan datang, membuka formasi PPPK di Kabupaten Sukabumi sebanyak mungkin sesuai dengan afirmasi masa kerja dan usia jumlah honorer yang ada itu diprioritaskan dan angkat seluruh honorer menjadi ASN PPPK.
Adapun jumlah massa yang melakukan aksi pada Rabu di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi berjumlah kurang lebih 2.500 orang se-Kabupaten Sukabumi.
Sebanyak 40 guru honorer yang ditunjuk menjadi perwakilan dipersilahkan memasuki Gedung kehormatan DPRD untuk menyampaikan permintaannya kepada anggota Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Sukabumi. (sandra)
