SUKABUMISATU.com – Riuh rendah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus digodok pemerintah saat ini memantik memori sejarah panjang. Di tanah Sukabumi yang dulu dikenal sebagai “Surga Perkebunan” (sekaligus neraka bagi pekerja paksa), konsep bagi-bagi makanan gratis bukan hal baru. Bedanya, dulu program ini bukan sekadar soal gizi, tapi sarat dengan muatan politik, kontrol sosial, bahkan strategi bertahan di tengah krisis.
Berdasarkan penelusuran sukabumisatu.com dan referensi sejarah, “makan gratis” di masa lalu punya cerita kelam dan dinamikanya sendiri.
1. Zaman Belanda: Makan Gratis Cuma Kalau Ada Wabah
Di era 1930-an, saat Sukabumi menjadi kota peristirahatan elit, nasib buruh perkebunan justru sebaliknya. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Instituut Voor Volksvoeding (Lembaga Makanan Rakyat) pada tahun 1934. Namun, bantuan makanan—biasanya berupa susu atau bubur—hanya turun jika status darurat diumumkan, yakni saat wabah Hongeroodjoema (busung lapar) menyerang. Bantuan pangan gratis saat itu adalah sinyal bahaya, tanda rakyat di ambang kematian.
2. Era Jepang: Mitos Bubur Perjuangan
Masuk ke zaman Jepang (1942-1945), kondisi makin mencekam. Wilayah Cireunghas dan sekitarnya menjadi saksi bisu sulitnya mencari nasi. Muncul istilah propaganda “Menu Perjuangan”. Terdengar heroik, tapi realitanya miris. Karena beras rakyat dirampas untuk stok perang, rakyat dipaksa makan bubur encer campur jagung atau umbi-umbian. “Dapur umum” saat itu lebih tepat disebut dapur darurat agar pekerja paksa (romusha) tidak mati kelaparan saat membangun basis militer.
3. Cermin Sejarah Dunia: Siasat “Kenyang tapi Patuh” ala Hitler
Ternyata, motif menjadikan makanan sebagai alat kontrol sosial bukan cuma cerita lokal. Di Jerman, Adolf Hitler pernah menggunakan strategi serupa dengan sangat efektif (Orlow, 1969). Ada harga mahal yang harus dibayar rakyat untuk sepiring makanan: kepatuhan total.
Wajib “Nurut”: Penerima bantuan kerap diwajibkan hadir di acara penyuluhan politik atau menonton film propaganda.
Meredam Kritik: Di Berlin, basis oposisi perlahan luluh. Kesan “rezim peduli” lewat perut ini sukses meredam suara kritis kaum pekerja miskin dan menanamkan loyalitas baru.
Lebih jauh lagi, ada motif ekonomi di baliknya (Tooze, 2007). Saat Jerman bersiap perang, industri senjata butuh tenaga kerja prima. Memberi makan buruh pabrik bukan karena sayang, tapi demi menjaga produktivitas mesin perang. Sejarawan menyebut ini sebagai “tukar guling” antara rezim dan rakyat: Makanan diberi, asalkan rakyat patuh pada Reich.
4. Era Reformasi 1998: Kupon Makan Gratis Mbak Tutut
Loncatan sejarah membawa kita ke penghujung Orde Baru. Ternyata, program makan gratis pernah muncul kembali di saat genting. Tepatnya saat Presiden Soeharto menunjuk putrinya, Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut), sebagai Menteri Sosial di Kabinet Pembangunan VII (Maret-Mei 1998).
Di tengah badai krisis moneter (krismon) 1997-1998 yang menghantam Indonesia, angka PHK dan pengangguran melonjak tajam. Tutut merespons dengan kebijakan “Kupon Makan Gratis”.
Sumber Dana: Diklaim berasal dari pemotongan gaji presiden dan menteri selama satu tahun, serta sumbangan swasta (seperti Barito Group dan Astra International) yang mencapai Rp 3 miliar.
Mekanisme: Di DKI Jakarta saja, sekitar 15.000 kupon dibagikan (Jakarta Utara 3.000, Pusat 2.000, Barat 4.000, Timur 4.000, Selatan 2.000).
Nilai: Satu kupon bernilai Rp 1.500 (setara sekitar Rp 7.300 di tahun 2024), berlaku untuk sekali makan di 300 “Warung Sehat” yang terdata. Kupon ini hanya berlaku selama tujuh hari untuk tujuh kali makan siang.
Sayangnya, program ini berumur sangat pendek, sependek masa jabatan Mbak Tutut yang hanya sekitar 2 bulan, karena sang ayah lengser pada 21 Mei 1998. Program ini pun lebih tercatat sebagai upaya “pemadam kebakaran” sosial di detik-detik akhir rezim Orde Baru.
Refleksi Hari Ini
Sejarah mencatat, baik di Sukabumi, Jerman, maupun Jakarta, “makan gratis” seringkali hadir sebagai respons atas krisis atau alat tawar politik. Dari susu darurat Belanda, bubur encer Jepang, siasat Hitler, hingga kupon krismon Mbak Tutut.
Kini, di tahun 2026, kita berharap program makan bergizi yang dicanangkan pemerintah benar-benar murni untuk investasi masa depan anak bangsa, bukan sekadar pengulangan pola “bantuan darurat” atau alat politik seperti masa lalu.
Redaktur: Demi Pratama Adiputra
Sumber: Arsip Sejarah, Orlow (1969), Tooze (2007), Buletin Ekonomi Moneter BI)
