SUKABUMISATU.com, Palabuhanratu – Di tengah deburan ombak pantai selatan Sukabumi, realitas pahit harus dihadapi para nelayan tradisional setiap kali mereka melepas sauh. Sebuah riset mendalam (scoping study) yang dirilis Divisi Penelitian Hukum Maritim Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI) memotret lanskap kerentanan yang mengkhawatirkan: 75 persen nelayan di tiga kampung nelayan Kecamatan Palabuhanratu mengaku pernah melihat atau mengalami langsung insiden kecelakaan di laut—mulai dari kapal karam, tenggelam, hingga kebakaran mesin.
Ironisnya, fatalitas risiko ini tidak diimbangi dengan mitigasi yang memadai. Riset yang sama menunjukkan baru sekitar 10 persen nelayan setempat yang rutin mengoperasikan radio komunikasi atau GPS saat berlayar. Mayoritas masih bersandar pada kultur “nekat” dan metode konvensional.
Melihat sengkarut keselamatan dan kerentanan ekonomi pesisir tersebut, GISLI menginisiasi program terpadu bertajuk “Fisherwomen as Agents of Change” (FAOC) di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Senin (13/7/2026). Program ini berupaya memutus mata rantai risiko di laut sekaligus memperkuat ketahanan domestik di darat dengan menempatkan istri nelayan sebagai pilar perubahan.
Tiga Elemen Proteksi: Dari Jiwa hingga Ekonomi
Ketua Pelaksana sekaligus Bidang Riset GISLI, Orima Melati Davey, menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan sengaja dirancang berlapis guna menyentuh aspek keselamatan jiwa dan ekonomi secara simultan.
”Untuk hari ini, ini hari pertama, 13 Juli kita ada tiga elemen utama. Hari ini keselamatan nyawa, keselamatan kerja, besok keselamatan ekonomi,” kata Orima di lokasi kegiatan.
Pada hari pertama, para nelayan dan keluarganya diberikan pembekalan teknis serta simulasi penyelamatan diri dan penanggulangan kebakaran kapal, bekerja sama dengan PPN Palabuhanratu dan Syahbandar. Selain itu, GISLI menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Langkah ini diambil mengingat posisi geografis nelayan yang rentan dieksploitasi oleh jaringan penyelundupan ilegal (illegal smuggling).
Sementara pada hari kedua, fokus bergeser pada penguatan ekonomi rumah tangga pesisir. Agendanya meliputi:
Legalitas Usaha: Pendampingan pengurusan izin dan hukum bagi UMKM pesisir.
Digitalisasi Pemasaran: Strategi memperluas jangkauan pasar produk perikanan secara daring.
Hilirisasi Produk: Praktik pengolahan hasil perikanan bersama Satker Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP).
Guna memastikan peningkatan kapasitas ini tercatat dan berkelanjutan, GISLI menerapkan sistem stempel inovatif yang dinamakan GISLI Paspor.
Stimulus BPJS dan Ketimpangan Regulasi
Selain edukasi, instrumen perlindungan konkret yang dihadirkan dalam program ini adalah pemberian stimulus kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor Bukan Penerima Upah (BPU) untuk 60 nelayan tradisional.
Sie Acara dan Humas GISLI, Anggi Hakim, menyatakan bahwa seluruh biaya kepesertaan awal ditanggung penuh oleh organisasi.
”Kita dari GISLI mendukung para bapak-bapak nelayan sebanyak kurang lebih 60 BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah yang kita support selama 3 bulan pertama. Harapannya nanti bisa dilanjutkan dari masing-masing pribadi,” ujar Anggi.
Anggi juga menekankan bahwa langkah ini diharapkan memantik respons dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun sektor swasta untuk mengeskalasi program perlindungan serupa secara lebih masif.
”Ketika kecelakaan kerja, nelayan yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan ini sangat berisiko dan tidak mendapat santunan dari apa pun. Berbanding terbalik dengan situasi di darat. Kalau di darat kecelakaan kendaraan bisa mendapatkan Jasa Raharja, kalau di laut kita tidak dapat apa-apa, kecuali mereka yang punya BPJS Ketenagakerjaan.”
Dede Sinar, Ketua GISLI Cabang Sukabumi
Ketimpangan jaminan sosial antara pekerja di darat dan di laut ini menjadi krusial mengingat wilayah tangkap (fishing ground) nelayan tradisional kini kian bergeser jauh ke tengah samudera akibat perubahan ekologis.
”Aspirasi ini sudah disampaikan ke pemerintah, cuma sekarang belum ada tindak lanjut. Harapan kami mohon ada kajian-kajian dari pemerintah, apakah dari segi lingkungan laut, perubahan iklim, atau penangkapan ikan modernisasi yang berlebih,” tambah Dede yang juga merupakan nelayan aktif.
Membangun Kultur Selamat
Sengkarut keselamatan pelaut tradisional pada akhirnya membutuhkan dekonstruksi kultural. Menghilangkan kebiasaan melaut tanpa pengaman tidak bisa dibebankan hanya pada individu nelayan, melainkan harus diinternalisasi sebagai kesadaran kolektif keluarga.
Kepala Divisi Penelitian Hukum Maritim, Kebijakan, dan Governance GISLI, Setyawati Fitrianggraeni, menegaskan bahwa kerentanan di laut dan di darat adalah dua sisi mata uang yang saling bertautan.
”Nelayan menghadapi risiko keselamatan di laut, sementara keluarga menghadapi ketidakpastian pendapatan di darat. Karena itu, keselamatan perlu ditopang oleh perlindungan kerja dan peluang ekonomi,” pungkas Setyawati.
