SUKABUMISATU.com, Jakarta — Rentetan bencana alam yang mengepung wilayah Kabupaten Sukabumi tak hanya meninggalkan duka bagi warga, tetapi juga memberikan tekanan berat pada kondisi infrastruktur daerah. Tingkat kemantapan jalan kabupaten melorot hingga 7 persen—kini tersisa di kisaran 62 persen—akibat hantaman banjir, tanah longsor, pergerakan tanah, kekeringan, hingga angin kencang.
Tak ingin tinggal diam melihat keterbatasan anggaran daerah (APBD) menghambat pemulihan hak-hak warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi mengambil langkah cepat dan berani. Bupati Sukabumi, Asep Japar, memimpin langsung jajarannya untuk ‘jemput bola’ mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (17/9/2026) lalu.
Langkah diplomasi infrastruktur ini diterima langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Gedung Bina Graha.
Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Bupati Asep Japar memaparkan secara terbuka kondisi riil masyarakat Sukabumi yang terdampak bencana. Kerusakan tidak hanya melanda jalan dan jembatan konektivitas, tetapi juga merusak rumah tinggal, fasilitas pendidikan, sarana ibadah, pusat layanan kesehatan, saluran irigasi, hingga puluhan hektar lahan persawahan yang menjadi sumber penghidupan petani.
Bupati menegaskan bahwa perjuangan ke pemerintah pusat ini bukan sekadar urusan menambal jalan yang rusak, melainkan agenda kemanusiaan untuk membangun kembali kehidupan warga secara utuh.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur fisik yang rusak. Yang terpenting adalah memastikan masyarakat terdampak kembali memiliki hunian yang layak dan aman, serta memperkuat mitigasi agar risiko bencana serupa di masa depan bisa diminimalisasi,” tegas Asep Japar pada sukabumisatu.com. Jumat, (18/09/26).
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, mengakui bahwa tingginya bentang wilayah rawan bencana menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Pemkab. Ketika bencana terjadi, anggaran daerah terpaksa digeser untuk penanganan darurat, sehingga target peningkatkan kualitas jalan terhambat.
“Penurunan kemantapan jalan ini salah satunya memang dipicu oleh bencana alam. Kebutuhan anggaran untuk pemulihan dan perbaikan sangat besar, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas. Oleh karena itu, Pemkab Sukabumi bergerak mengejar dukungan pembiayaan dari pusat, salah satunya dengan berkoordinasi langsung ke KSP,” terang Uus.
Upaya gigih jajaran Pemkab Sukabumi mendapat respons positif dari Istana. KSP menerima seluruh aspirasi dan data teknis yang disodorkan Pemkab Sukabumi sebagai bahan koordinasi lintas kementerian. Pusat berkomitmen mengawal percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak di Kabupaten Sukabumi.
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat ini diharapkan dapat meringankan beban APBD, sehingga percepatan penanganan infrastruktur jalan di berbagai pelosok Sukabumi dapat terwujud lebih cepat dan merata.
