SUKABUMISATU.com, CIBADAK — Carut-marut penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) serta carut-marut sistem pendataan desil yang kerap menyulitkan warga miskin di Kabupaten Sukabumi mulai diurai. RSUD Sekarwangi Cibadak menegaskan komitmennya untuk tetap melayani seluruh pasien tanpa diskriminasi, sembari meminta perbaikan data dilakukan di tingkat desa.
Ditemui setelah sosialisasi Surat Keterangan Tidak Mampu di Aula Kecamatan Cibadak, Kamis (03/09/2026), Humas RSUD Sekarwangi, Muri Samsul Wijaya, menegaskan bahwa pihak rumah sakit memprioritaskan penanganan medis darurat di atas persoalan administrasi desil maupun SKTM.
”Prinsipnya, mau desil berapa pun, pasien tetap kami layani. Jangan takut ditolak. Kalau ada warga yang betul-betul tidak mampu tapi terdata di desil tinggi (seperti desil 6), segera urus penurunannya ke desa. Sambil menunggu proses ACC penurunan desil, pelayanan medis di RSUD Sekarwangi tetap berjalan,” tegas Muri pada sukabumisatu.com.
Muri juga mengimbau agar pengurusan SKTM dilakukan langsung oleh keluarga inti atau kerabat pasien tanpa menggunakan jasa pihak ketiga (calo) guna menghindari beban biaya tambahan di luar ketentuan.
Selain itu, RSUD Sekarwangi kini sudah dilengkapi fasilitas medis modern berupa layanan Cath Lab (kateterisasi dan pemasangan ring jantung). Warga tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk penanganan penyakit jantung. Muri mengimbau warga—khususnya kategori desil 5 ke bawah—untuk secara mandiri mendaftar BPJS Kesehatan Kelas 3 dari sekarang.
”Kami punya fasilitas pasang ring jantung tanpa perlu rujukan luar kota. Daripada mengandalkan SKTM yang sifatnya tentatif saat kondisi darurat, kami menyarankan warga segera mendaftar BPJS Kesehatan Kelas 3. Jangan menunggu sakit baru sibuk mengurus,” imbau Muri.
Ia menambahkan, RSUD Sekarwangi akan menggelar roadshow sosialisasi aturan SKTM dan tata cara perbaikan desil ke 8 kecamatan di wilayah Sukabumi Utara.
LSM Latas: Sosialisasi Harus Tembus Hingga RT dan RW
Langkah RSUD Sekarwangi tersebut mendapat sorotan sekaligus dukungan dari Lembaga Aspirasi Masyarakat (Latas). Ketua LSM Latas, Ferry Permana, menilai masalah mendasar di lapangan adalah ketimpangan data desil dengan kondisi ekonomi nyata warga.
”Banyak temuan di lapangan, warga miskin justru terdata di desil tinggi sehingga SKTM sulit keluar. Ini persoalan serius yang bikin masyarakat bingung,” ujar Ferry.
Ferry mendesak agar sosialisasi dan edukasi mengenai perbaikan data desil tidak berhenti di tingkat desa atau kecamatan saja, melainkan harus menyasar hingga pengurus RT dan RW sebagai garda terdepan masyarakat.
”Informasi bahwa desil itu bisa diubah atau diperbaiki harus sampai ke tingkat RT/RW. Sinergi antara desa, kecamatan, dan rumah sakit harus jalan supaya warga tidak menjadi korban kebijakan administrasi saat butuh pertolongan medis,” pungkas Ferry.
Reporter: Suhendi Soex
Editor: Demi Pratama Adiputra
