SUKABUMISATU.com – Indonesia saat ini tengah berada dalam pusaran dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang cukup pelik. Memasuki tahun-tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah persoalan krusial mulai dari evaluasi program strategis, meroketnya biaya hidup, hingga gelombang aksi massa terus mencuat ke permukaan.
Merespons kondisi tersebut, gelombang protes dari elemen masyarakat sipil dan mahasiswa mulai bermunculan di berbagai daerah untuk menuntut perbaikan tata kelola negara.
Perhimpunan Aktivis Indonesia Desak Evaluasi Total Kebijakan Nasional
Aspirasi jalanan yang dimotori oleh aliansi besar seperti BEM Se-Indonesia dan Perhimpunan Aktivis Indonesia kian gencar menyuarakan rapor merah atas situasi domestik. Mereka menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi fundamental terhadap arah kebijakan yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil.
Ketua Umum Perhimpunan Aktivis Indonesia, Caesar Al Munir, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini merupakan akumulasi dari kegelisahan masyarakat bawah yang kian terhimpit beban ekonomi.
”Kami melihat ada persoalan serius dalam menjaga stabilitas nasional, mulai dari pelemahan nilai tukar Rupiah yang berimplikasi pada harga-harga kebutuhan, hingga rencana revisi UU Polri yang terus menuai polemik di ruang publik,” ujar Caesar Al Munir kepada sukabumisatu.com Rabu, (17/06/2026).
Menanggapi tekanan aksi massa tersebut, pihak Istana menyatakan bahwa fokus utama kabinet saat ini adalah menyisir peredaran anggaran, menghentikan segala bentuk pemborosan, serta memperbaiki tata kelola birokrasi demi efisiensi negara.
Kritik Tajam Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Kedaulatan Rupiah
Lebih lanjut, Caesar Al Munir juga menyoroti adanya indikasi pergeseran orientasi pada sektor-sektor pelayanan publik dasar. Sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan dikhawatirkan bertransformasi menjadi ruang monopoli bagi investor asing yang berpotensi memperlemah kedaulatan ekonomi nasional.
Kondisi tersebut dinilai memberi tekanan tambahan terhadap stabilitas mata uang. Ia mengingatkan kembali pernyataan penting mengenai ketahanan sebuah bangsa di tengah disrupsi global saat ini.
”Jika ingin menghancurkan suatu negara, hancurkan mata uangnya. Dan hari ini, kita melihat ada celah di mana sektor strategis mulai dikuasai asing yang secara tidak langsung dapat menekan posisi Rupiah kita,” tegas Caesar.
Biaya Hidup Mencekik: Pertamax Rp16.250 dan Realitas Badai PHK
Tekanan di tingkat akar rumput kian nyata setelah penyesuaian tajam harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero). Harga Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 yang melonjak hingga Rp16.250 per liter seketika memicu kekhawatiran terjadinya efek domino terhadap inflasi nasional. Lonjakan ini sempat memicu antrean kendaraan di sejumlah SPBU akibat panic buying warga.
Di sisi lain, janji kampanye untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam periode lima tahun pemerintahan kini berhadapan dengan realitas yang terjal. Sektor industri padat karya—terutama manufaktur dan tekstil—justru sedang dihantam gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Meskipun data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya tren penurunan angka pengangguran secara umum, serapan pasar kerja baru masih berjalan lambat dan dituntut bergerak ekstra masif setiap tahunnya agar target tersebut tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dinilai Salah Sasaran
Program ikonik nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini sedang ditata ulang oleh Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait target penerima dan operasional dapurnya, juga tidak luput dari kritik pedas para aktivis.
Menurut pandangan Perhimpunan Aktivis Indonesia, program MBG dan penguatan Koperasi Desa saat ini dinilai belum memberikan relevansi dan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah.
”Realitas di lapangan justru memperlihatkan kekhawatiran besar. Kami melihat indikasi bahwa program ini rawan ditunggangi, di mana pihak ketiga atau kelompok tertentu justru diuntungkan karena jalurnya diduga sudah tersusun rapi dari tingkat pusat hingga ke daerah,” pungkas Caesar Al Munir.
Melihat rentetan persoalan yang kian kompleks, publik kini menanti langkah konkret dari Kabinet Merah Putih untuk membuktikan bahwa kebijakan yang diambil murni berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan rakyat banyak. (dm)
