SUKABUMISATU.com — Komisi III DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Wilayah Jawa Barat dalam rangka memonitor ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas. Rombongan wakil rakyat tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat, M Teguh Darmawan, di Kantor Kejati Jabar, Kota Bandung, Kamis (17/09/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 ini, Kajati Jabar didampingi oleh Wakajati Dr. Desy Meutia Firdaus, jajaran Asisten pada Kejati Jabar, serta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-wilayah Jawa Barat.
Dihadiri Jajaran Petinggi APH Jawa Barat
Kunjungan spesifik ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni, serta jajaran anggota Komisi III DPR RI.
Tak hanya jajaran korps Adhyaksa, forum koordinasi ini turut dihadiri pimpinan pilar aparat penegak hukum (APH) di Jawa Barat, di antaranya:
- Kapolda Jabar, Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. beserta jajaran.
- Kepala BNNP Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si. beserta jajaran.
- Dorong Efektivitas Pra-Penuntutan dan Tegakkan Integritas
Dalam paparannya, Kajati Jabar M Teguh Darmawan memaparkan efektivitas koordinasi pra-penuntutan serta hubungan kerja kolaboratif antara Kejati Jabar, Polda Jabar, dan BNNP Jabar. Sinergi ini dinilai krusial untuk menyelaraskan penafsiran hukum dan mendukung harmonisasi fungsi sistem peradilan pidana.
Selain itu, Kajati juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan fungsi penuntutan yang mencakup beberapa poin utama:
- Profesionalitas Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penerapan kebijakan penuntutan yang berkeadilan.
- Penguatan disiplin aparat guna mencegah praktik transaksional dalam penanganan perkara.
- Dukungan sarana dan prasarana serta ketertiban administrasi perkara.
- Tanggapan dan penanganan perkara yang tengah menjadi sorotan publik di wilayah Jawa Barat.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan koordinasi antara pimpinan APH di Jawa Barat dan DPR RI semakin kuat demi mewujudkan kepastian hukum yang akuntabel serta menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat. (Suhendi Soex)
