SUKABUMISATU.com, Palabuhanratu — Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda untuk Indonesia (SIMPUL) Sukabumi menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi, Kamis (17/9/2026).
Dalam aksi tersebut, SIMPUL menyoroti pengelolaan anggaran survei jalan dan jembatan di tengah kebijakan efisiensi. Mereka juga meminta penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam kegiatan Irigasi Cicatih, Kecamatan Cikembar.
Survei Jalan Dipertanyakan di Tengah Efisiensi
Salah satu persoalan yang disoroti SIMPUL adalah kegiatan survei jalan dan jembatan yang dinilai perlu dievaluasi, khususnya apabila terdapat pendataan terhadap objek yang sama secara berulang.
Koordinator SIMPUL Sukabumi, Norman, mempertanyakan efektivitas penganggaran kegiatan survei tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur dapat dihimpun melalui Musrenbang, aspirasi DPRD, serta laporan masyarakat.
Setelah kebutuhan dan lokasi teridentifikasi, verifikasi lapangan dinilai dapat dilakukan tenaga teknis internal DPU dengan memanfaatkan data teknis dan inventarisasi infrastruktur yang telah dimiliki pemerintah daerah.
Karena itu, SIMPUL meminta penjelasan mengenai perbedaan kebutuhan dan output dari setiap kegiatan survei yang dianggarkan. Mereka juga mempertanyakan kemungkinan adanya pekerjaan yang berpotensi tumpang tindih dengan data maupun kegiatan sebelumnya.
Soroti Dugaan Penyimpangan Irigasi Cicatih
Selain persoalan survei jalan dan jembatan, SIMPUL Sukabumi turut menyoroti kegiatan Irigasi Cicatih di Kecamatan Cikembar.
Berdasarkan informasi yang disampaikan SIMPUL dan masih perlu diverifikasi, pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada 2022 dengan nilai anggaran sekitar Rp8-9 miliar. Namun, SIMPUL mempertanyakan adanya penganggaran yang masih berkaitan dengan kegiatan tersebut pada tahun-tahun berikutnya.
Kondisi itu memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari status penyelesaian pekerjaan, nilai kontrak, realisasi pembayaran, progres fisik, volume pekerjaan, hingga dasar munculnya kembali anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
SIMPUL menduga terdapat potensi ketidaksesuaian yang perlu diperiksa, termasuk antara dokumen kontrak, pembayaran, progres fisik, volume, kualitas pekerjaan, serta kondisi pekerjaan di lapangan.
Namun, dugaan tersebut masih berupa aspirasi dan permintaan penelusuran. SIMPUL meminta seluruh persoalan tersebut diuji berdasarkan dokumen serta pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Minta Telusuri Periode Asep Japar Saat Menjabat Kepala DPU
SIMPUL juga meminta penelusuran terhadap rangkaian kegiatan Irigasi Cicatih pada periode ketika Asep Japar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi.
SIMPUL menegaskan tidak menyimpulkan bahwa Asep Japar telah melakukan tindak pidana. Mereka meminta periode tersebut ditelusuri berdasarkan dokumen dan kewenangan masing-masing pihak, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga pembayaran.
Menurut SIMPUL, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam kegiatan tersebut perlu diperiksa berdasarkan bukti dan dokumen yang sah.
SIMPUL Lakukan Penyegelan Simbolis
Dalam aksi tersebut, massa SIMPUL juga melakukan penyegelan simbolis di bagian depan Gedung DPU Kabupaten Sukabumi.
Aksi itu ditandai dengan pemasangan spanduk bertuliskan:
“GEDUNG INI DALAM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM.”
SIMPUL menyebut penyegelan tersebut merupakan simbol penyampaian aspirasi sekaligus bentuk kontrol sosial terhadap kinerja dan pengelolaan anggaran pemerintah.
Mereka meminta keterbukaan mengenai anggaran survei jalan dan jembatan, daftar objek serta hasil survei, hingga dokumen kegiatan Irigasi Cicatih.
Dokumen yang diminta antara lain kontrak, realisasi pembayaran, progres fisik, volume dan kualitas pekerjaan, serta dasar penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
SIMPUL menegaskan berbagai dugaan tersebut perlu diuji melalui keterbukaan data, evaluasi, audit, maupun pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi.
Reporter: Suhendi Soex
Editor: Chuba
