SUKABUMISATU.COM , Cibadak – Forum Wartawan Solidaritas Sukabumi (FWSS) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Senin (24/8/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan terkait keterbukaan informasi publik dan perlakuan terhadap jurnalis.
Salah satu penggagas aksi, Muhamad Abnan alias Naga, menyebut unjuk rasa tersebut digelar sebagai bentuk protes atas minimnya keterbukaan informasi mengenai proyek-proyek strategis yang mendapat pendampingan atau pengamanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.
Selain persoalan keterbukaan informasi, massa juga menyoroti dugaan praktik diskriminasi terhadap jurnalis ketika melakukan konfirmasi kepada pihak Kejaksaan.
Suhendi menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pendampingan terhadap proyek pemerintah, tetapi meminta agar informasi mengenai proyek yang menggunakan anggaran negara tetap dapat diketahui masyarakat.
“Kami tidak anti pendampingan proyek oleh Kejaksaan. Kami justru mendukung. Tapi pendampingan yang dananya dari APBN/APBD wajib transparan. Rakyat berhak tahu proyek apa, di mana, berapa nilainya, dan siapa yang mengawal,” tegas Naga dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, massa FWSS menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni keterbukaan data proyek, penghentian diskriminasi terhadap jurnalis, serta akuntabilitas dalam pengawasan proyek strategis.
Untuk tuntutan keterbukaan data, FWSS meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mempublikasikan daftar proyek yang mendapat pendampingan atau pengawalan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1733/Ds/07/2021.
FWSS juga meminta agar tidak ada lagi perlakuan berbeda terhadap jurnalis dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Menurut massa aksi, pers memiliki peran penting dalam melakukan kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan.
“Kami tidak minta RAB detail. Kami hanya minta empat hal proyek apa, di mana, berapa, dikawal siapa. Kalau ini saja ditutup, justru menimbulkan kecurigaan publik,” ujar Abnan.
Sementara itu, salah seorang orator aksi Suhendi Soex menambahkan FWSS juga meminta hasil pengawasan serta rekomendasi Kejaksaan terhadap proyek strategis yang dapat diakses publik disampaikan secara terbuka dan proporsional.
FWSS juga menyatakan akan mengajukan surat permohonan informasi secara resmi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.
Massa menyatakan akan mengawal permohonan tersebut dan menempuh mekanisme keberatan hingga sengketa informasi apabila permintaan informasi tidak dijawab atau ditolak.
“Kami akan kawal. Jika tidak dijawab atau ditolak, langkah selanjutnya kami ajukan keberatan dan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,” tegas Suhendi.
Selain tuntutan keterbukaan informasi, massa FWSS juga menyuarakan tuntutan agar Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dicopot dari jabatannya.
Sebelum tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, ratusan massa FWSS bergerak dari depan Kecamatan Cibadak menggunakan kendaraan roda dua.
Pergerakan massa mendapat pengawalan anggota Polsek Cibadak menggunakan kendaraan patroli hingga menuju lokasi aksi.
Massa tiba di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung menyampaikan aspirasi melalui orasi dengan membawa sejumlah atribut tuntutan serta alat pengeras suara.
Aksi tersebut mendapat pengamanan dari personel Polres Sukabumi, TNI, dan Satpol PP yang turut mengatur massa serta arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Pantauan di lokasi, aksi berlangsung damai dan tertib meski mendapat pengawalan ketat aparat keamanan.
Hingga berita ini ditulis, massa FWSS masih menyampaikan sejumlah aspirasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.
Reporter: M Mawaldi
