SUKABUMI – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi mendorong penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat.
Sinkronisasi tersebut dinilai penting karena kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, mengatakan koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar program yang dijalankan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui program bedah rumah. Penanganan rumah khusus juga didorong untuk memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
Selain persoalan hunian, Disperkim turut menyoroti kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan permukiman yang terdampak bencana.
Menurut Sendi, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah warga. Penataan lingkungan, perbaikan infrastruktur permukiman, serta kepastian tempat tinggal masyarakat juga perlu diperhatikan.
Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan dibutuhkan agar pelaksanaan program sesuai dengan kewenangan masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.
“Penyelarasan program pusat dan daerah menjadi langkah penting agar penanganan perumahan dan permukiman lebih terarah dan tepat sasaran serta berkelanjutan,” ujar Sendi, Jumat (6/11/2026).
Ia berharap komunikasi dengan pemerintah pusat dapat memperkuat dukungan terhadap kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sukabumi.
Melalui sinergi tersebut, program pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan perbaikan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan kawasan permukiman, dan mendorong pemerataan pembangunan.












