Palabuhanratu, SUKABUMISATU.com — Hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dan DPRD kembali diuji dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Melalui Rapat Paripurna ke-24 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026), Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., menyampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum tujuh fraksi DPRD yang telah diserap sehari sebelumnya.
Rapat tertinggi legislatif tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M., serta dihadiri jajaran anggota dewan, Forkopimda, hingga kepala perangkat daerah.
Komitmen Eksekutif: Penajaman Fiskal dan Tema Pembangunan 2027
Menjawab kekhawatiran Fraksi Golkar dan Fraksi PAN terkait kapasitas fiskal, Pemkab Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mencederai iklim investasi. Strategi utamanya meliputi digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang, hingga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD.
Sementara itu, merespons Fraksi Gerindra, eksekutif memaparkan arah politik pembangunan 2027 yang mengusung tema besar: “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
”Pemerintah daerah mengarahkan kebijakan anggaran pada penguatan sektor pertanian, konektivitas wilayah, ketahanan bencana, hingga penyempurnaan rantai pasok produk lokal,” tegas jawaban resmi eksekutif.
Soroti Isu Kerakyatan: Mitigasi Bencana hingga Insentif RT/RW
Dinamika pembahasan APBD 2027 ini juga menyentuh berbagai isu krusial yang menjadi ‘aspirasi mendesak’ warga Sukabumi:
Mitigasi Bencana (Jawaban untuk Fraksi PKS): Pemkab memaparkan kesiapsiagaan bencana berbasis teknologi, termasuk pemasangan 5 sensor sesar di lima kecamatan serta pengoperasian 5 sirene peringatan dini di dua kecamatan rawan.
Infrastruktur & Kesra (Jawaban untuk Fraksi Demokrat & PDIP): Pemkab memastikan perbaikan jalan diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi fiskal. Selain itu, alokasi anggaran tetap berfokus pada perbaikan sekolah, dukungan bagi guru agama/PAUD, insentif RT/RW, hingga keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat miskin.
Efisiensi & Ekonomi Desa (Jawaban untuk Fraksi PKB & PPP): Pemanfaatan bonus produksi panas bumi, pengembangan pariwisata berbasis komunitas, hingga penguatan BUMDes dan ketahanan pangan desa menjadi fokus utama. Prinsip value for money ditegaskan sebagai acuan efisiensi anggaran.
Ujian Lanjutan di Pembahasan Raker Komisi
Penyampaian jawaban Bupati ini menandai selesainya tahap awal diplomasi anggaran di tingkat paripurna. Langkah berikutnya, tensi politik anggaran akan bergeser ke pembahasan teknis dan detail.
Pemerintah Daerah telah menyerahkan kelanjutan dokumen Raperda APBD 2027 untuk dibahas lebih mendalam dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi DPRD bersama Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Tahapan Raker Komisi ini diprediksi akan berlangsung alot, mengingat DPRD dipastikan bakal menguliti alokasi tiap rupiah untuk memastikan prioritas anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi sebelum diketuk menjadi Kesepakatan Bersama.












