SUKABUMISATU.com — Luka di tubuh korban kekerasan sering kali lebih mudah sembuh dibanding luka batin yang membekas. Namun, di atas kertas administrasi, menyembuhkan luka fisik akibat kekerasan ternyata tak sesederhana menggesek kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Fakta bahwa korban kekerasan tidak secara otomatis ditanggung BPJS Kesehatan menjadi salah satu catatan penting dalam pembinaan dan monitoring kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan terkait kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) di Kota Sukabumi.
Kunjungan yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat, Subdirektorat Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini menyasar kesiapan rumah sakit—mulai dari manajemen, pelatihan tenaga medis, alur pelaporan, hingga urusan yang paling membumi: siapa yang membayar tagihan medisnya?
Direktur UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H., Yanyan Rusyandi, membenarkan bahwa persoalan pembiayaan menjadi salah satu sorotan dalam evaluasi tersebut. Di tengah upaya negara mendorong layanan ramah korban, aturan main pembiayaan kesehatan kerap menghadirkan dilema tersendiri ketika kasusnya bersinggungan dengan tindak kekerasan.
“Nah justru Kementerian Kesehatan mendorong koordinasi dan pemanfaatan sumber pendanaan alternatif agar korban tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” ujar Yanyan saat dihubungi SUKABUMISATU.com. Jumat, (20/11/26).
Kalimat “sumber pendanaan alternatif” terdengar seperti jurus pamungkas di tengah celah aturan. Di saat korban sedang berjuang memulihkan trauma dan kondisi fisik, keluarga atau pendamping tentu tak ingin disibukkan dengan teka-teki administrasi: ini masuk skema mana, dan siapa yang menanggung?
Beruntung, di Kota Sukabumi sudah ada “jaring pengaman” lokal bernama Bantuan Kesehatan bagi Orang Sakit (Bankesos). Skema dari Pemerintah Kota Sukabumi ini disebut bisa menjadi tumpuan pembiayaan bagi warga yang membutuhkan, termasuk korban kekerasan yang tak ter-cover BPJS Kesehatan.
“Alhamdulillah kalau di Kota Sukabumi kan ada Bankesos. Jadi, korban-korban kekerasan yang tidak ter-cover BPJS bisa mendapatkan bantuan pembiayaan melalui program tersebut,” kata Yanyan.
Keberadaan Bankesos memang patut disyukuri sebagai penyelamat di tingkat daerah. Namun, kehadirannya juga seolah mengingatkan kita bahwa celah kebijakan di tingkat nasional masih membutuhkan tambalan di daerah—agar korban kekerasan tidak harus “berlari maraton” melewati birokrasi demi mendapatkan hak dasar atas pemulihan kesehatan.
Selain urusan pembiayaan dan pelaporan kasus kepada Kemenkes serta para pemangku kepentingan, monitoring ini juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Perawat, dokter, dan tenaga medis perlu dibekali pelatihan khusus agar penanganan korban KTPA berjalan sesuai prosedur, empatik, dan tidak menambah trauma baru.
Pada akhirnya, rumah sakit bukan sekadar gedung dengan lorong panjang dan ruang perawatan, melainkan ruang aman pertama bagi mereka yang sedang rapuh. Memastikan tenaga medisnya siap dan pembiayaannya tidak tersendat adalah wujud nyata keberpihakan—supaya korban kekerasan tak perlu lagi bertanya-tanya, apakah luka mereka cukup “memenuhi syarat” untuk diobati. (NB)
