SUKABUMISATU.com – Cikembar kembali berduka dalam kubangan lumpur. Alih-alih mendengar gelak tawa anak-anak di ruang kelas baru, yang terdengar justru suara isak dan helaan napas lelah para guru serta warga Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya.
Bagaimana tidak, SDN Cimanggu yang baru saja direvitalisasi dengan penuh asa—menggunakan anggaran negara senilai Rp137.940.471—kini harus berulang kali merana. Lima ruang kelas dan tujuh toilet bersih yang baru berbenah, mendadak berubah menjadi kolam lumpur pekat akibat terjangan banjir bandang susulan. Tak hanya sekolah, akses jalan kabupaten yang menjadi urat nadi warga pun ikut lumpuh dan rusak parah.
Melihat penderitaan warga dan anak-anak sekolah yang terus berulang, DPRD Kabupaten Sukabumi akhirnya turun tangan. Sorotan tajam dilayangkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Saepul Rahman.
Politisi yang juga putra daerah asli Cikembar ini menilai, musibah banjir lumpur ini bukan sekadar faktor alam, melainkan alarm keras atas dugaan kelalaian dalam aktivitas pembangunan lahan cut and fill yang dilakukan oleh PT Cosmo Technology di kawasan atas permukiman warga.
Dengan nada tegas, Rahman menyayangkan bagaimana sebuah proyek besar bisa berjalan leluasa sementara aspek legalitas dan kajian lingkungannya diduga belum sepenuhnya beres.
”Seharusnya sebelum kegiatan cut and fill dilaksanakan, izin atau dokumennya diselesaikan dulu dan dilakukan kajian serta analisis,” ujar Rahman saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Ia mempertanyakan aktivitas pembangunan yang telanjur masif di lapangan, sementara dokumen Amdal perusahaan dikabarkan masih berada di tahap penyusunan kerangka acuan.
”Kalau Amdal-nya belum selesai, kerangka acuannya saja masih disusun, bagaimana bisa pekerjaan cut and fill seluas itu sudah berjalan?” sambung legislator dari Fraksi PKB tersebut melalui sambungan seluler.
Drainase Kecil Jadi Kambing Hitam
Berdasarkan investigasi dan temuan awal Dinas Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat, air bah bercampur lumpur yang menerjang permukiman warga ini ternyata bukan disebabkan oleh luapan sungai. Akar masalahnya jauh lebih kasat mata: buruknya tata kelola drainase perusahaan.
Tiga aliran air yang mestinya terbagi dengan baik justru diarahkan ke satu titik gorong-gorong yang berukuran sangat kecil. Jelas saja, kapasitas saluran yang minim itu tak kuasa menahan amukan debit air hujan, hingga akhirnya meluber dan tumpah ruah membawa material lumpur ke permukiman warga dan sekolah.
Desak Penghentian Sementara
Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, Rahman memastikan dirinya akan segera membawanya ke ranah legislatif. Ia berencana berkoordinasi erat dengan Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi untuk mengawal ketat dampak lingkungan dari investasi tersebut.
Tak hanya itu, ia juga mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk segera turun gunung melakukan evaluasi menyeluruh.
Ia meminta agar aktivitas cut and fill di lokasi tersebut dihentikan sementara hingga seluruh dokumen perizinan, Amdal, dan kajian teknis drainase benar-benar dipenuhi dan dinyatakan layak.
”Jangan sampai terulang lagi. Sekolah sudah tiga kali kebanjiran dan jalan kabupaten rusak. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya dengan penuh penekanan.
Kini, warga Kampung Ciangsana dan para orang tua murid hanya bisa menggantungkan harap. Di balik debu dan sisa-sisa lumpur yang masih melekat di dinding sekolah, terselip asa agar tangan-tangan pemangku kebijakan lekas bertindak nyata—memastikan bahwa investasi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan, tanpa harus mengorbankan masa depan anak-anak bangsa.
Reporter: Mawaldi
