SUKABUMISATU.com, CIBADAK — Rencana penataan kawasan Lapang Sekarwangi menjadi Alun-Alun Cibadak oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus bergulir. Di satu sisi, proyek ini menjanjikan wajah baru kota yang lebih tertata, asri, dan modern. Namun di sisi lain, kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) memicu riak keresahan yang mendalam akibat anjloknya omzet dan ketidakpastian ekonomi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.
Suara Pedagang: Dari Harapan Dapur hingga Ancaman Gulung Tikar
Sebelum penataan dan penutupan kawasan dilakukan, para pedagang di sekitar Lapang Sekarwangi mengaku mampu meraup penghasilan yang cukup untuk menyambung hidup dan menyekolahkan anak. Namun, pascabergeser ke lokasi sementara, kondisi berbalik 180 derajat.
”Sekarang kalau di sana cuma dapat Rp30.000 sampai Rp50.000, sampai enggak bisa makan. Bubur kebuang, ayam kebuang, semua kebuang. Mau cari modal dari mana lagi?” ungkap Ibu Hati, salah seorang pedagang, dengan nada getir pada sukabumisatu.com. Kamis, (12/11/26).
Bagi pedagang kecil, setiap rupiah dari dagangan bukan sekadar angka transaksi, melainkan napas keberlangsungan hidup keluarga sehari-hari. Ketika lapak baru dinilai sepi pembeli dan akses pengunjung tertutup, modal usaha mereka habis tersedot untuk menutupi kerugian harian.
Penjelasan Resmi Dinas Perkim: Penataan Demi Cegah Kekumuhan dan Buka Akses Jalan
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, angkat bicara saat ditemui di lokasi penataan. Ia menegaskan bahwa langkah pembongkaran dan relokasi bukan semata-mata soal mengganggu proyek atau tidak, melainkan bagian dari penataan jangka panjang untuk menghindari timbulnya kawasan kumuh baru.
”Ini bukan masalah mengganggu atau tidak proyek ya. Ini masalah penataan. Jadi kalau penataan itu kan kita harus menghindari kekumuhan baru. Akses yang hari ini tertutup itu akan dijadikan jalan sampai ke sini, berputar jadi ada jalan keluar masuk nantinya, sehingga itu harus ada clean and clear area,” tegas Sendi Apriadi.
Terkait keluhan pedagang mengenai sepinya pembeli dan penurunan drastis omzet harian—bahkan ada yang mengaku hanya mendapat belasan ribu rupiah—Sendi mengakui bahwa masa peralihan ini membutuhkan waktu adaptasi serta dukungan promosi yang masif.
”Ya, ini mungkin harus ada sosialisasi lagi kepada masyarakat. Nanti ke depan akan ada semacam gapura atau tanda yang menyatakan mereka berpindah ke sini. Dan tentunya kita mengajak mereka juga untuk mempromosikan barang dagangannya dengan berbagai keunikan dan kebaikan,” ujarnya.
Sendi juga menambahkan bahwa pihak Dinas Perkim tidak lepas tangan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyiapkan program pembinaan khusus bagi UMKM melalui perangkat daerah terkait, termasuk memfasilitasi perizinan serta penyaluran bantuan gerobak (ukuran sekitar 2 \times 1 meter) yang bersumber dari dana CSR agar pedagang lebih layak dan pengunjung merasa nyaman.
Polemik Data Pedagang dan Komitmen Ketat Pemerintah
Persoalan lain yang disoroti adalah dinamika data jumlah pedagang. Berdasarkan catatan Dinas Perkim, jumlah awal pedagang tercatat 36 orang, yang kemudian berkembang menjadi 40 orang saat sosialisasi, hingga muncul laporan tambahan menjadi 46 orang.
Menanggapi hal ini, Sendi menegaskan perlunya pendataan ulang dan cross-check bersama warga agar kapasitas tahap kedua (yang telah dipatok sebanyak 40 lapak) tetap sesuai dengan komitmen kesepakatan awal (existing).
”Kami akan melakukan pendataan ulang, tapi tentu harus cross-check bersama-sama masyarakat, karena hasil kesepakatan kita upayakan yang existing, tidak ada penambahan baru. Karena ini akan berpengaruh kepada pembangunan tahap dua yang sudah kita tetapkan 40 lapak,” jelasnya.
Ketika disinggung mengenai sanksi bagi pedagang yang nekat kembali berjualan di area steril, pihak Perkim menegaskan bahwa komitmen bersama dan surat pernyataan yang telah ditandatangani pedagang harus ditaati, mengingat kawasan tersebut merupakan lahan milik pemerintah yang ditata untuk kepentingan publik yang lebih luas.
Catatan Kritis Redaksi: Keseimbangan Pembangunan dan Keadilan Sosial
Pembangunan Alun-Alun Cibadak adalah sebuah keniscayaan untuk mempercantik wajah Kabupaten Sukabumi. Kendati demikian, estetika tata kota tidak boleh mengorbankan hak hidup rakyat kecil.
Langkah sinergis yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Muspika) — seperti Pak Lurah, Danramil, dan Kapolsek — bersama Dinas Perkim dalam mengarahkan pembeli ke lokasi baru sangat krusial. Namun, pendampingan ekonomi berkelanjutan, jaminan pasar, dan empati humanis tetap menjadi kunci utama agar kilau Alun-Alun Cibadak kelak tidak ternodai oleh air mata para pedagang yang kehilangan sumber penghidupannya.
Reporter: Suhendi Soex
