SUKABUMISATU.com — Rencana penyelamatan lingkungan kembali disuarakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Melalui unggahan di media sosial pribadinya bersama Bupati Purwakarta, Om Zein, KDM melontarkan gagasan untuk mendata dan membeli pohon aren (kawung) milik warga di seluruh wilayah Jawa Barat. Senin, (5/10/26).
Langkah pendataan tersebut digadang-gadang sebagai upaya mencegah penebangan pohon aren secara masif yang marak dimanfaatkan untuk industri aci. Dalam skema yang disampaikan, Pemprov Jabar beserta pemerintah daerah akan membeli pohon aren warga untuk dijadikan aset daerah demi menjaga fungsi ekologi, sementara warga tetap diperbolehkan menyadap lahang untuk produksi gula aren.
”Nanti di seluruh Jawa Barat, para kepala desa agar mendata pohon aren. Agar pohon arennya tidak ditebangin karena itu sangat bermanfaat bagi kepentingan ekologi,” ujar KDM dalam rekaman video tersebut.
Meski gagasan ini terdengar berpihak pada pelestarian alam lokal, sejumlah pihak mulai mempertanyakan efektivitas serta keseriusan komitmen ekologis pemerintah provinsi. Publik menilai kebijakan perlindungan pohon aren mengancam terkesan kontradiktif jika dibandingkan dengan ancaman kerusakan lingkungan skala besar akibat proyek eksplorasi energi di kawasan konservasi.
Kritik tajam mengemuka terkait keberanian pemerintah dalam menindak ekspansi proyek Geothermal (panas bumi) yang saat ini dinilai kian merambah zona resapan air dan kawasan hutan lindung di pegunungan vital Jawa Barat, seperti Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, hingga Gunung Ciremai.
Sejumlah aktivis lingkungan menilai, jika komitmen penyelamatan ekologi memang menjadi prioritas utama, pemerintah provinsi tidak cukup hanya menyasar komoditas tingkat desa seperti pohon aren. Langkah konkret yang dinantikan publik justru keberanian politik untuk mengevaluasi hingga menghentikan proyek Geothermal yang berpotensi merusak ekosistem pegunungan dan mengancam pasokan air warga.
Tanpa adanya ketegangan sikap terhadap proyek-proyek ekstraktif di bentang alam pegunungan, wacana pembeli-sewaan pohon kawung ini dikhawatirkan masyarakat hanya berakhir sebagai gimik politik atau sebatas ‘omon-omon’ belaka di media sosial.
