SUKABUMISATU.com – Bayang-bayang trauma dan rasa sakit fisik masih membendung hari-hari AI (12). Siswa SMP PGRI 2 Nagrak itu harus menelan kenyataan pahit usai peristiwa memilukan yang menimpanya di lingkungan sekolah pada Selasa siang, 29 September lalu.
Insiden yang terjadi saat jam istirahat menjelang salat zuhur di musala sekolah, Kampung Cibubuay, Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak tersebut mengakibatkan AI mengalami luka serius. Benturan keras dan tendangan di bagian pinggul serta sendi membuat tulang ekor korban patah dan tulang lututnya bergeser.
Kini, penanganan perkara dugaan kekerasan fisik yang menimpa AI memasuki babak baru di meja penyidik Polres Sukabumi.
Penyidik Matangkan Konstruksi Hukum
Memasuki tahap penanganan lanjutan, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi bergerak cepat melengkapi petunjuk dan alat bukti. Langkah maraton dilakukan mulai dari melengkapi visum et repertum korban di RSUD Sekarwangi hingga memeriksa jajaran saksi kunci.
Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, Ipda Firman Riyadul Jannah, mewakili Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, menegaskan bahwa proses hukum terus berjalan intensif sejak laporan resmi diterima pertengahan Oktober lalu.
“Laporan polisi sudah masuk sejak Oktober lalu dari pihak keluarga korban. Tim penyidik telah melaksanakan olah TKP, melengkapi visum di RSUD Sekarwangi, serta meminta keterangan saksi-saksi dari pihak sekolah—mulai dari wali kelas korban, wali kelas terlapor, hingga wakil kepala sekolah. Pemeriksaan terhadap terduga pelaku anak juga telah dilakukan dengan didampingi orang tua masing-masing,” ujar Ipda Firman, Rabu (11/11/2026).
4 Anak Terancam Penetapan Status ABH
Kejelasan nasib hukum para terduga pelaku akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Penyidik berencana menggelar penetapan status hukum terhadap empat orang anak yang terlibat dalam insiden tersebut.
“Di minggu ini, rencananya penyidik akan menggelar penetapan status terhadap empat orang terduga Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH),” tegas Firman.
Menjawab pertanyaan terkait durasi penyelidikan, Firman membeberkan sejumlah kendala teknis di lapangan. Selain harus menunggu pemulihan kondisi fisik korban agar dapat dimintai keterangan secara objektif, penyidik sempat menyesuaikan agenda klarifikasi berjenjang dengan pihak sekolah.
“Kemarin salah satu kendalanya pihak kepala sekolah sedang cuti melahirkan, sehingga proses klarifikasi berjenjang agak tertunda. Kami harus melengkapi berkas perkara secara menyeluruh dan mengumpulkan seluruh bukti pendukung agar konstruksi hukumnya jelas dan tidak ada celah,” jelasnya.
Mengedepankan UU SPPA dan Pendampingan Psikososial
Mengingat seluruh pihak yang terlibat baik korban maupun terlapor masih di bawah umur, Polres Sukabumi menerapkan asas kehati-hatian tingkat tinggi. Penanganan perkara dipastikan tidak disamakan dengan tindak pidana umum dewasa.
Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi erat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk menjamin pendampingan psikososial.
“Penanganan perkara wajib mempedomani Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perlakuannya tidak bisa disamakan dengan pidana umum orang dewasa, hak-hak anak wajib dilindungi selama proses hukum berjalan,” tutur Firman.
Penanganan kasus ini pun mendapat atensi langsung dari Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi untuk menjamin penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.
“Sesuai arahan langsung dari Bapak Kapolres, jajaran penyidik diperintahkan untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Beliau menginstruksikan agar proses hukum ditegakkan secara lurus guna memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarga, namun tetap berada dalam koridor perlindungan hak anak,” pungkasnya.
