Indeks

Jejak Kabuyutan hingga Sanghyang Sirah: Menatap Wacana Pemindahan Badak Jawa Lewat Cermin Budaya dan Sejarah

Peta dan lokasi Sanghyang Sirah di Ujungkulon Banten.

SUKABUMISATU.com — Di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di semenanjung Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), lanskap alam dan sejarah seolah berpadu dalam keheningan yang sarat makna. Dalam naskah Sunda Kuno Tutur Buana (kropak 620), wilayah ini bahkan diposisikan dalam peta kosmologis leluhur sebagai “hulu na buana”—kepala dunia—dengan Pulau Panaitan di seberangnya yang diibaratkan sebagai “buuk na” atau rambut dunia, serta Bukit Langlayang sebagai “halis na” atau alis dunia.

​Memasuki pertengahan November 2026, ruang sunyi Ujung Kulon mendadak menjadi pusat perhatian publik nasional. Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ke habitat kedua, seperti Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, mencuat setelah dilontarkan dalam agenda COP31 di Antalya, Turki, oleh Hashim Djojohadikusumo yang menjabat Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.

​Ancaman Bencana dan Kajian Habitat Kedua

​Di balik gagasan tersebut, pemerintah menyoroti kerentanan ekologis ketika seluruh populasi liar Badak Jawa bertumpu pada satu bentang alam saja. Potensi gempa bumi, tsunami, hingga dinamika aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau menjadi alasan yang dikemukakan untuk mengkaji pembentukan populasi liar kedua.

​Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa rencana ini masih berada pada tahap kajian ilmiah—belum ada keputusan final terkait lokasi, jumlah satwa, maupun jadwal pemindahan. Selain Alas Purwo, kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, serta faktor keamanan di kawasan calon habitat lain turut dikaji, sementara TNUK tetap dipertahankan sebagai rumah utama melalui penguatan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).

​Bayang-Bayang Tambang dan Suara Penolakan

​Namun, wacana relokasi ini tidak berjalan mulus. Gelombang penolakan datang dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis lingkungan seperti WALHI, akademisi, hingga masyarakat adat Baduy dan warga Banten.

​Kritik yang mengemuka tidak hanya menyangkut risiko stres atau keselamatan satwa saat proses translokasi, tetapi juga sorotan terhadap dugaan keterkaitan dengan sektor pertambangan—termasuk penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Ujung Kulon serta aktivitas tambang di wilayah penyangga. Di tengah polemik tersebut, Kementerian ESDM menegaskan bahwa penetapan WUP bukan merupakan izin penambangan dan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi TNUK, sementara isu terkait tata ruang dan perlindungan lingkungan terus menjadi sorotan publik.

​Menjaga Makna di Balik Legenda dan Bukti Sejarah

​Di luar perdebatan teknis konservasi dan tata ruang, Ujung Kulon menyimpan lapisan memori sejarah yang panjang. Catatan perjalanan Bujangga Manik pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 menyebut Gunung Raksa di Pulau Panaitan sebagai Gunung Sri Mahapawitra yang lekat dengan nilai kesucian, sementara naskah Carita Parahyangan dan Jaya Keling merekamnya sebagai wilayah kabuyutan pada masa Sunda Kuno.

​Jejak masa lalu itu diperkuat temuan arkeologis berupa arca Ganesha dan Siwa di Gunung Raksa—sebagaimana diulas dalam kajian Dani Sunjana (2019)—yang menunjukkan adanya denyut kehidupan keagamaan di kawasan tersebut pada masa silam. Sementara itu, di semenanjung Ujung Kulon, situs Sanghyang Sirah tetap hidup dalam tradisi ziarah dengan aturan perilaku dan tabu bahasa yang didokumentasikan dalam penelitian Moch Taspan Sajali (2024).

​Meski hubungan kesinambungan langsung antara kesakralan Sanghyang Sirah saat ini dan tradisi Sunda Kuno masih menjadi ruang penelusuran sejarah yang menuntut pembacaan naskah serta verifikasi bukti peninggalan, satu hal terasa jelas: Ujung Kulon bukan sekadar hamparan hutan dan pesisir di peta. Ia adalah ruang hidup satwa endemik sekaligus simpul sejarah dan kebudayaan yang menuntut kehati-hatian tinggi setiap kali masa depannya diperbincangkan.

​Penulis: Demi Pratama Adiputra

Exit mobile version