SUKABUMISATU.COM, Sukabumi — Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-156 tidak ingin sekadar menjadi perayaan seremonial. DPRD Kabupaten Sukabumi menjadikan momentum tersebut sebagai ajang refleksi sekaligus penegasan komitmen untuk memperkuat sinergi pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka Milangkala Kabupaten Sukabumi ke-156 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (10/9/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menegaskan, pembangunan daerah tidak bisa dibebankan kepada satu pihak. Kemajuan Kabupaten Sukabumi merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Pada momentum Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-156 ini, kami berharap sinergi seluruh elemen dapat terus diperkuat untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Sukabumi,” kata Budi Azhar dalam keterangan yang diterima.
Menurut Budi, DPRD memiliki posisi strategis dalam mengawal arah pembangunan. Setiap program pemerintah daerah harus dipastikan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
Terlebih, Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik serta potensi yang beragam. Kondisi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan dalam pemerataan pembangunan.
Karena itu, kata Budi, pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor.
Capaian Bukan Alasan untuk Berhenti
HJKS ke-156 juga menjadi momentum untuk melihat kembali capaian yang telah diraih Kabupaten Sukabumi sekaligus mengevaluasi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.
Sejumlah capaian daerah tercatat, di antaranya penghargaan di bidang pariwisata dan UMKM, dukungan terhadap swasembada pangan, predikat Kabupaten Layak Anak, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya atas laporan keuangan daerah.
Namun, sederet penghargaan tersebut dinilai bukan garis akhir.
Justru, capaian itu harus menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya banyaknya penghargaan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Asep Japar: Pembangunan Harus Menjawab Kebutuhan Dasar
Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan, HJKS ke-156 harus dimaknai sebagai momentum memperkuat pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pembangunan ke depan diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar, mulai dari infrastruktur, hunian layak, air bersih, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Sukabumi menjalankan program TUMANINAH (Infrastruktur Mantap, Terintegrasi, dan Terarah) yang diarahkan untuk mempercepat perbaikan jalan kabupaten serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Pemerintah daerah juga mendorong penyediaan hunian layak melalui program Rumah Sakinah dan Rumah Layak Huni, termasuk penyediaan air bersih, pembangunan hunian tetap, serta rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana.
Sementara di sektor pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia, sejumlah program dikembangkan, di antaranya Generasi Mencerang (Mandiri, Cerdas, dan Gemilang), Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya, TRENDI (Pesantren Melek Digital), serta Beasiswa Bupati Sukabumi.
Agroindustri dan Pariwisata Jadi Kekuatan Ekonomi
Sektor ekonomi juga menjadi perhatian. Potensi pertanian, perikanan, UMKM-IKM hingga pariwisata terus didorong agar memiliki nilai tambah dan mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Arah tersebut sejalan dengan tema HJKS ke-156:
“Memacu Agroindustri, Memajukan Pariwisata.”
Asep mengatakan, potensi tersebut harus dikembangkan secara terintegrasi agar tidak hanya menjadi kekuatan daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Memperingati hari jadi ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum untuk mengukuhkan kembali tekad dan komitmen serta menguatkan sinergi dan kolaborasi membangun Kabupaten Sukabumi yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,69 Persen
Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Sumasna turut menilai perkembangan pembangunan Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren positif.
Salah satu indikatornya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada 2025 yang mencapai 5,69 persen.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi tersebut.
Namun, Sumasna menilai potensi agroindustri dan pariwisata Kabupaten Sukabumi masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.
Pengembangannya membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, konektivitas antarwilayah, serta penguatan pelayanan kesehatan.
Pembangunan Jangan Berhenti di Atas Kertas
Bagi DPRD Kabupaten Sukabumi, berbagai capaian dan potensi tersebut merupakan modal penting untuk melanjutkan pembangunan.
Namun, tantangan sesungguhnya adalah memastikan pembangunan tidak berhenti pada angka, program, maupun laporan administratif.
Jalan yang semakin baik harus memudahkan mobilitas warga. Infrastruktur harus membuka akses ekonomi. Pendidikan harus meningkatkan kualitas generasi muda. Sementara sektor pertanian, UMKM, perikanan dan pariwisata harus mampu menciptakan pendapatan bagi masyarakat.
Karena itu, HJKS ke-156 diharapkan menjadi titik penguatan hubungan antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen daerah dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Sukabumi.
Rangkaian kegiatan Rapat Paripurna Istimewa tersebut kemudian ditutup dengan penyerahan kendaraan bermotor kepada sembilan penerima hadiah wajib pajak oleh Bupati Sukabumi bersama jajaran..
Pada akhirnya, semangat HJKS ke-156 kembali menegaskan satu hal: pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan capaian, tetapi harus menghadirkan perubahan yang nyata bagi kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.
Reporter: Mawaldi
