SUKABUMISATU.com — Badai politik yang kembali menerpa internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menyita perhatian publik nasional. Langkah dramatis Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono yang mencopot Agus Suparmanto dari posisi Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin)—yang juga menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah—dari kursi Sekretaris Jenderal DPP PPP, memantik perbincangan hangat di kalangan kader. Namun, respons berbeda ditunjukkan dari jajaran pengurus di tingkat daerah.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Sukabumi menanggapi perombakan struktur elit pusat tersebut secara santai dan dingin. Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, H. Andri Hidayana, menegaskan bahwa langkah evaluasi hingga keputusan pemberhentian pengurus di tingkat pusat merupakan hal yang wajar dan berjalan sesuai mekanisme internal organisasi.
Menurut Andri, keputusan restrukturisasi kepengurusan tersebut sejatinya berpijak pada hasil Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) yang diselenggarakan DPW PPP Jawa Barat dan diikuti oleh 27 DPC PPP kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Ia mengungkapkan bahwa dalam Muskerwil tersebut telah dirumuskan sejumlah pasal rekomendasi tegas yang menginstruksikan seluruh tingkatan organisasi—mulai dari DPP, DPW, DPC, hingga PAC—untuk terus mengevaluasi etos kerja dan kinerja jajarannya.
”Di sana ada poin penilaian etos kerja dan kinerja masing-masing. Sehingga adanya pemberhentian atau perombakan di setiap jenjang tingkatan itu hal yang memang sudah direkomendasikan dan disepakati bersama,” ujar Andri Hidayana saat memberikan keterangannya kepada redaksi Sukabumisatu.com. Minggu, (01/11/2026).
Andri menegaskan bahwa aturan main mengenai evaluasi kinerja berlaku adil dan setara bagi seluruh kader, tanpa memandang kedudukan maupun jabatan politik yang disandang.
”Kita tidak mengenal siapa pun. Mau Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara di semua tingkatan, kalau kinerjanya kurang baik atau bahkan tidak aktif, ya mau tidak mau harus ada evaluasi,” tegasnya.
Alihkan Energi, PPP Sukabumi Fokus Lolos Verifikasi Pemilu 2029
Dibandingkan terjebak dalam pusaran dinamika internal, Andri menegaskan bahwa PPP saat ini tidak ingin menghabiskan energi untuk berwacana terkait perdebatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang tengah digodok dalam Undang-Undang Pemilu oleh DPR RI.
Fokus kerja utama seluruh elemen partai berlambang Ka’bah saat ini terkonsentrasi penuh untuk menghadapi proses verifikasi faktual pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2029 mendatang.
Tantangan verifikasi faktual menuntut perbaikan dan penataan ulang kepengurusan di seluruh tingkatan secara presisi, dengan rincian target:
- 100% kepengurusan terbentuk di tingkat nasional.
- 100% kepengurusan terbentuk di 38 provinsi se-Indonesia.
- Minimal 75% kepengurusan terbentuk di tingkat kabupaten/kota.
- Minimal 50% kepengurusan terbentuk di tingkat kecamatan.
”Fokus kerja utama PPP hari ini adalah menuntaskan seluruh tahapan verifikasi di berbagai tingkatan. Target kami jelas, memastikan seluruh persyaratan administrasi dan faktual ini dapat diselesaikan dengan sempurna agar PPP kembali mengamankan tiket dan berlaga di Pemilu 2029,” pungkas Andri.
