Indeks

Disdukcapil Kota Sukabumi Disorot Publik! Dugaan Pungli, Antrean Panjang hingga Kepastian Waktu Pelayanan Jadi Sorotan

SUKABUMISATU.COM, Sukabumi – Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah persoalan dikeluhkan, mulai dari dugaan praktik pungutan liar (pungli), lamanya waktu penyelesaian dokumen, mekanisme antrean, hingga kepastian penerbitan administrasi kependudukan.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK-PD) Disdukcapil Kota Sukabumi, Rita Rosita, menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis.

Menurut Rita, pihaknya secara rutin memberikan pembinaan kepada seluruh aparatur agar menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Masyarakat juga diimbau mengurus dokumen kependudukan secara mandiri karena berkaitan erat dengan data pribadi.

“Pelayanan di kami gratis. Kami selalu menekankan kepada seluruh petugas agar memberikan pelayanan sesuai SOP dan tidak pernah meminta biaya kepada masyarakat,” ujar Rita, belum lama ini.

Ia menjelaskan, apabila masyarakat menanyakan biaya pengurusan dokumen, petugas akan memberikan penjelasan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan tidak dikenakan tarif.

Terkait informasi dugaan pungutan di luar kantor Disdukcapil, Rita mengaku belum mengetahui secara pasti praktik yang dimaksud. Ia menduga sebagian masyarakat memilih menggunakan jasa pihak lain karena enggan mengurus dokumen secara langsung.

Padahal, masyarakat yang datang sendiri dengan membawa persyaratan lengkap dapat memperoleh pelayanan sesuai prosedur yang berlaku.

Rita juga menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam apabila ditemukan aparatur yang terbukti melakukan pungutan liar. Sanksi dapat diberikan melalui teguran hingga proses penegakan disiplin kepegawaian.

“Kami akan menegur langsung dan memproses secara disiplin apabila ada petugas yang terbukti terlibat pungli,” tegasnya.

Kapasitas Pelayanan Hanya 85 Pemohon per Hari

Selain persoalan dugaan pungli, keterbatasan kapasitas pelayanan juga menjadi perhatian. Rita mengungkapkan, dengan jumlah petugas yang tersedia saat ini, Disdukcapil Kota Sukabumi rata-rata hanya mampu melayani sekitar 85 orang setiap hari.

Kondisi tersebut berdampak terhadap penjadwalan penyelesaian dokumen, terutama ketika jumlah pemohon telah memenuhi kuota harian.

Secara prosedural, berkas yang diterima pada hari ini ditargetkan dapat diselesaikan pada hari berikutnya. Namun, dalam pelaksanaannya, waktu penyelesaian bisa bergeser apabila masyarakat datang ketika kuota pelayanan sudah terpenuhi.

“Kalau berkas masuk hari ini, secara perhitungan besoknya sudah selesai. Tetapi karena kapasitas petugas terbatas dan antrean harian bisa penuh sejak pagi, terkadang penyelesaiannya dijadwalkan pada hari berikutnya,” jelasnya.

Rita menambahkan, pengambilan nomor antrean dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.30 WIB. Sementara jam operasional pelayanan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.

Dengan kondisi tersebut, Disdukcapil Kota Sukabumi mengimbau masyarakat memperhatikan jadwal kedatangan serta memastikan seluruh persyaratan administrasi telah lengkap agar proses pengurusan dokumen berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, keluhan masyarakat terkait antrean dan kepastian waktu penyelesaian dokumen menjadi catatan penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi informasi, kepastian jadwal, serta pengawasan terhadap potensi pungutan liar diharapkan terus diperkuat agar masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan bebas biaya.

Reporter: Chuba Yusuf

Exit mobile version