SUKABUMISATU.com, Ujunggenteng — Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) 6, Dadang Hermawan, memberikan perhatian serius terhadap ancaman judi online (judol), bank keliling ilegal (bank emok), dan kejahatan keuangan digital yang mulai menyasar masyarakat pesisir.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan bertajuk “Ujung Genteng Cerdas Finansial” yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat pada Kamis (12/11/2026), bertempat di Aula Hotel Hexa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
Mengusung tema “Ekonomi Pesisir Berdaya, Waspada Judi Online dan Kejahatan Keuangan Digital”, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, di antaranya OJK, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Bank BJB, Bank BJB Syariah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark. Acara turut dihadiri unsur pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok nelayan, hingga para pelaku UMKM setempat.
Dalam sambutannya, Dadang mengapresiasi langkah OJK Jabar dan jajaran pemangku kepentingan yang turun langsung mengedukasi warga pesisir. Menurutnya, pembangunan ekonomi di kawasan pesisir tidak cukup hanya dengan infrastruktur atau bantuan modal semata, melainkan harus dibarengi dengan literasi pengelolaan keuangan yang matang.
”Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, memiliki karakteristik ekonomi yang fluktuatif karena sangat bergantung pada cuaca dan musim tangkapan. Ketika paceklik, pendapatan menurun drastis. Oleh karena itu, pemahaman mengelola pendapatan dan mengakses pembiayaan legal sangat krusial,” ujar Dadang.
Usai kegiatan, kepada awak media Dadang membeberkan potensi perputaran ekonomi sektor perikanan di Ujung Genteng yang sangat besar. Ia mencatat, terdapat lebih dari 1.000 nelayan dengan sekitar 600 perahu yang beroperasi di kawasan tersebut.
”Kalau lagi musim ikan, per hari satu perahu nelayan bisa menghasilkan uang Rp1 juta. Dikali 600 perahu, berarti perputaran uang hasil tangkapan nelayan di Ujung Genteng mencapai Rp600 juta per hari. Kalau dikali per bulan, itu sekitar Rp18 miliar per bulan,” ungkap Dadang.
Melihat besarnya perputaran uang tersebut, Dadang secara khusus mendorong pihak perbankan, terutama Bank BJB, untuk segera membuka kantor unit layanan di Ujung Genteng. Langkah ini dinilai mendesak agar para nelayan dan warga pesisir memiliki akses perbankan yang dekat, mudah, dan aman.
”Saya mendorong BJB agar bikin unit BJB Ujung Genteng supaya masyarakat mudah mengakses perbankan yang legal, sekaligus menghindari jeratan bank emok, pinjaman ilegal, ataupun judi online,” tegas legislator Dapil 6 tersebut.
Selain itu, ia juga kembali mengingatkan warga agar tidak tergiur dengan tawaran pinjaman cepat tanpa legalitas yang jelas, karena hal tersebut justru berpotensi menghancurkan ekonomi keluarga dan masa depan anak-anak.
Dadang berharap kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti sebagai acara seremonial semata, melainkan ditindaklanjuti dengan sinergi nyata antara OJK, lembaga perbankan, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi pesisir. Kepada generasi muda, ia berpesan agar teknologi digital dimanfaatkan secara produktif untuk belajar dan berwirausaha.
”Mari kita bangun masyarakat pesisir yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga cerdas secara keuangan dan terlindungi dari kejahatan digital,” pungkasnya.
Reporter: Maulana Yusuf
