SUKABUMISATU.com, SUKABUMI – Gelombang respons dan kecaman terhadap aksi dugaan intimidasi serta pemerasan yang dilakukan oknum wartawan di SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, terus meluas. Kali ini, reaksi keras datang dari jajaran legislatif, yakni Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Andri Hidayana. Selasa, (01/09/2026).
Andri mengecam secara terbuka tindakan oknum tersebut yang dinilai telah mengesampingkan etika dasar jurnalistik. Terlebih, fakta hukum mengungkapkan bahwa terduga pelaku dinyatakan positif mengonsumsi zat psikotropika berdasarkan hasil tes urine oleh aparat kepolisian.
”Tindakan tersebut sungguh mencederai pilar-pilar pers bebas dan berintegritas. Jurnalisme seharusnya hadir sebagai instrumentasi kontrol sosial yang konstruktif dan edukatif, bukan dijadikan tameng untuk melakukan tindakan intimidatif yang mengarah pada praktik premanisme. Ketika profesi mulia ini direduksi demi kepentingan pragmatis sembari mengabaikan Kode Etik Jurnalistik, di situlah terjadi degradasi moralitas yang sangat memprihatinkan,” ujar Andri Hidayana pada sukabumisatu.com.
Lebih lanjut, legislator PPP ini menyoroti temuan keterlibatan terduga pelaku dengan barang haram narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator kuat mengapa perilaku arogansi dan kejahatan di lingkungan sekolah itu bisa terjadi.
”Temuan bahwa oknum tersebut positif psikotropika semakin menegaskan akar permasalahannya. Ini bukan sekadar pelanggaran profesi, melainkan ancaman nyata bagi ketertiban umum dan keselamatan mental tenaga pendidik serta siswa. Penyalahgunaan zat terlarang yang dipadukan dengan intimidasi adalah kombinasi destruktif yang tidak boleh ditoleransi sedikit pun,” tegasnya.
Andri juga menekankan pentingnya menjaga institusi pendidikan sebagai kawasan steril dari segala bentuk tekanan dan aksi kekerasan psikologis. Ia mendorong agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan oleh pihak kepolisian tanpa ada intervensi.
”Kami di DPRD Kabupaten Sukabumi mendesak aparat penegak hukum untuk memproses perkara ini secara akuntabel dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas dibutuhkan bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada oknum yang bersangkutan, tetapi juga sebagai langkah preservasi terhadap marwah dunia pendidikan serta insan pers yang bekerja secara profesional di Kabupaten Sukabumi,” tutup Andri.
Reporter: Mawaldi
