SUKABUMISATU.com – Kasus mandeknya proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merugikan pengusaha asal Cisaat, Sukabumi hingga Rp 218 miliar, bak membuka kotak pandora. Di balik polemik saling lempar tanggung jawab antar-pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), muncul satu pertanyaan besar yang kini menggelinding di ruang publik: Apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu bertahan, atau justru akan karam di tengah jalan?
Sebagai salah satu program super-prioritas pemerintahan Prabowo Gibran, MBG dirancang untuk menggerakkan ekonomi bawah sekaligus memperbaiki gizi generasi masa depan. Namun, hantaman kasus hukum dan carut-marut tata kelola internal BGN di tingkat pusat yang mencuat saat ini, diprediksi akan menjadi ujian krusial yang menentukan hidup-mati program nasional tersebut.
Berikut adalah analisis prediksi mengenai nasib program MBG ke depan:
1. Program Tetap Jalan, Tapi Potensial “Ganti Baju” atau Restrukturisasi Total
Mengingat MBG adalah legacy politik terbesar rezim saat ini, sangat kecil kemungkinan program ini dihentikan total. Pengamat kebijakan publik menilai Presiden tidak akan mempertaruhkan reputasi politiknya hanya karena bobroknya tata kelola oknum di internal lembaga.
Prediksi terkuatnya adalah akan ada pembersihan besar-besaran (bersih-bersih instansi) di tubuh BGN pusat, sesuai dengan permintaan kuasa hukum korban di Sukabumi agar Presiden turun tangan. Restrukturisasi total, penggantian komisioner, hingga pengetatan regulasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dipastikan akan terjadi dalam waktu dekat guna mengembalikan kepercayaan pasar dan investor swasta.
2. Krisis Kepercayaan Investor Daerah: Ancaman Nyata Pasokan Dapur
Kasus yang menimpa Munjayin di Cisaat menjadi warning keras bagi pengusaha daerah lainnya. Program MBG sangat bergantung pada kemitraan lokal—mulai dari pembangunan dapur, pasokan bahan baku (petani, peternak, pedagang pasar), hingga logistik.
Jika kasus Rp 218 miliar ini tidak diselesaikan secara transparan dan hak investor tidak dipulihkan, diprediksi akan terjadi efek domino berupa mogoknya minat investasi swasta di daerah. Tanpa suntikan dana dari investor lokal yang sehat, BGN akan keteteran jika hanya mengandalkan APBN murni yang sejak awal sudah mendapat sorotan ketat. Akibatnya, target operasional ribuan dapur SPPG di seluruh Indonesia terancam molor massal.
3. Ancaman Dualisme Hukum dan Ketidakpastian Aset
Bukti chat WhatsApp yang dibeberkan ke publik mengungkap fakta mengerikan: ada ketidakjelasan kepemilikan aset lahan dan bangunan dapur perintis antara BGN dan pihak ketiga (seperti lahan TNI/Yayasan).
Jika legalitas aset di tingkat dasar saja masih “abu-abu” dan saling klaim bodong, maka secara hukum administrasi negara, proyek ini rawan digugat di kemudian hari. Prediksinya, pelaksanaan MBG di lapangan akan berjalan lambat dan penuh kehati-hatian karena para pejabat baru di BGN dipastikan akan “takut” mengeksekusi anggaran akibat trauma kasus hukum yang berjalan saat ini.
Menanti Ketegasan “Tangan Besi” Istana
Uang ratusan miliar milik pengusaha Sukabumi yang diduga “dilarikan” untuk menalangi utang vendor lama membuktikan bahwa sistem pengawasan internal BGN sempat jebol. Kini, bola panas ada di tangan Istana.
Jika Presiden Prabowo bergerak cepat mengeksekusi oknum yang bermain dan memberikan kepastian hukum bagi investor daerah, program MBG berpeluang besar untuk selamat dan berjalan lebih sehat. Namun, jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, program pemenuhan gizi ini dikhawatirkan hanya akan diingat sebagai proyek ambisius yang layu sebelum berkembang akibat korosi birokrasi di internalnya sendiri. (Redaksi)
